Relawan Jokowi Bantah Luncurkan Gerakan Antipolitisasi Masjid

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Selasa, 24 April 2018 06:03 WIB

Sejumlah relawan menggelar deklarasi Gerakan Nasional Jutaan Dukung Jokowi di CFD kawasan Bundaran HI, Jakarta, 22 April 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak pernah menggagas gerakan antipolitisasi masjid. "Itu kawan dari komunitas lain yang menggerakan program itu," kata koordinator gerakan, Sylver Matutina saat dihubungi, Senin, 23 April 2018.

Sylver mengatakan itu untuk menyangkal pemberitaan sebelumnya yang menyatakan relawan Jokowi telah meluncurkan program antipolitisasi masjid. Dia mengatakan gerakan antipolitisasi masjid digagas oleh kelompok pengajian bernama Jamaah Pengajian Nusantara (JPN).

Baca: Relawan Jokowi Luncurkan Program Antipolitisasi Masjid

Sylver mengatakan relawan memang mendukung upaya JPN tersebut. Relawan, kata dia, sering mengundang ulama dari JPN mengisi ceramah dalam pengajian relawan Jokowi. Begitupun JPN, kata dia, juga sering mengundang relawan Jokowi dalam acaranya. "Kami mengundang karena kami sejalan," kata dia.

Pengasuh JPN, Gus Soleh Muzakir membenarkan mereka mencetuskan gerakan antipolitisasi masjid. Dia mengatakan sangat menolak ceramah politik yang mengarah kepada ujaran kebencian dari dalam masjid. "Itu menciptakan situasi yang tidak harmonis dalam kehidupan beragama," kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: Saran Relawan untuk Memilih Cawapres Jokowi

Menurut Gus Soleh, gerakan antipolitisasi masjid digagas usai pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut dia, saat Pilkada DKI masjid kerap dipakai untuk melakukan ceramah demi tujuan politik praktis. "Di Jakarta ini dari bawa ayat sampai ancaman menolak mensalatkan mayat dibawa semua," kata dia.

Gus Soleh berharap melalui gerakannya ini, hal yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta tidak terulang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. "Jangan sampai masjid dikotori dengan ujaran kebencian demi syahwat politik," kata dia.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

59 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

16 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

17 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya