Agung Laksono: Jokowi dan Prabowo Tak Mungkin Bersatu di Pilpres

Editor

Suseno

Rabu, 18 April 2018 05:00 WIB

Agung Laksono. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Agung Laksono mengatakan Joko Widodo atau Jokowi tidak akan bersatu dengan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden ( Pilpres )2019. "Tidak ada jalannya untuk bisa bersatu, Pak Jokowi sebagai presiden dan wakilnya Pak Prabowo," kata Agung Laksono usai rapat pleno Dewan Pakar di kantor DPP Golkar, Selasa, 17 April 2018.

Pernyataan Agung itu sebagai tanggapan atas pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Luhut selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan Jokowi di kabinet. Sejumlah kalangna menduga pertemuan ini membahas kemungkinan untuk memasangkan Jokowi dan Prabowo dalam pemilihan presiden tahun depan.

Dalam sebuah kesempatan Luhut menjelaskan soal pertemuannya dengan Prabowo. "Saya memang ketemu dengan Pak Prabowo, bisa setiap minggu sekali. Kalau dia mau ketemu, ya, saya temui saja," kata Luhut di Bandara Incheon, Korea Selatan, kepada Wahyu Muryadi dari Tempo.

Luhut mengaku ada banyak hal yang dia bicarakan dengan Prabowo ketika bertemu. Termasuk soal hal lucu-lucu ketika masih muda dulu. Menurut Luhut kalau keduanya tak sepakat atau berseberangan secara politik, bukan berarti berantem. "Saya paham dia karena sudah kenal sejak saya berpangkat kapten, dia letnan. Jadi tolong jangan ditafsirkan seolah kami bermusuhan," ujarnya.

Dalam konteks Pilpres 2019, kata Luhut, Prabowo setuju untuk selalu bicara program dan tidak berkampanye dengan mengutamakan isu agama. "Jangan juga sebarkan fitnah, " ujar Luhut.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

1 jam lalu

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

3 jam lalu

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membandingkan kasus jet pribadi Kaesang Pangarep dengan Mobil Rubicon Mario Dandy.

Baca Selengkapnya

Prabowo Subianto Pertama Kali Kunjungan Kerja ke Cina sebagai Kepala Negara

9 jam lalu

Prabowo Subianto Pertama Kali Kunjungan Kerja ke Cina sebagai Kepala Negara

Prabowo Subianto akan kunjungan kerja ke Cina pada akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

9 jam lalu

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.

Baca Selengkapnya

Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

10 jam lalu

Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

Jokowi menerima cagub Sumsel Herman Deru di kediamannya di Solo hari ini. Herman Deru mengaku mendapat arahan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

10 jam lalu

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

10 jam lalu

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Kriteria Kredit Macet UMKM yang Dihapus Prabowo

10 jam lalu

Kriteria Kredit Macet UMKM yang Dihapus Prabowo

Prabowo menghapus kredit macet UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tertanggal 5 November 2024. Bagaimana teknisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

11 jam lalu

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.

Baca Selengkapnya

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

11 jam lalu

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.

Baca Selengkapnya