DPR Minta Facebook Buktikan Kerja Sama dengan Cambridge Analytica

Selasa, 17 April 2018 14:32 WIB

Logo Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sukamta, mempertanyakan klaim Facebook yang membantah kebocoran data pengguna layanan. Ia pun meminta bukti kerja sama antara Facebook dan sejumlah penyedia aplikasi pihak ketiga yang menggunakan data Facebook.

"Anda klaim bahwa Cambridge Analytica-lah yang salah, tapi Anda tidak menjelaskan kerja sama Anda seperti apa. Kami menuntut adanya bukti kerja sama semua pihak yang menggunakan data pengguna Facebook," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Baca: Perwakilan Masyarakat Sipil Asia Tenggara Layangkan Surat Terbuka untuk Facebook

Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi Informasi DPR, Facebook mengklaim peneliti Universitas Cambridge, Aleksander Kogan, membagikan data dari aplikasi #thisisyourdigitallife dengan Cambridge Analytica. Pembagian data tersebut dilakukan tanpa persetujuan. Facebook pun memblokir aplikasi Kogan. Facebook juga meminta Kogan dan Cambridge Analytica menyatakan bahwa mereka menghapus data yang didapatkan secara ilegal itu.

Sukamta menilai bukti itu penting lantaran adanya klaim Cambridge Analytica bahwa tidak ada pencurian data dan pelanggaran regulasi yang dilakukan. "Kalau semua tidak ada yang mengaku bersalah dan kesalahan itu dibebankan pada pengguna, di mana tanggung jawab moralnya?" ujarnya.

Advertising
Advertising

Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben Hattari, mengatakan perjanjian Facebook dengan sejumlah aplikasi pihak ketiga bersifat terbuka. Namun ia tak bisa berkomentar mengenai kerja sama Facebook dengan Cambridge Analytica. "Akan kami suplai segera," ucapnya.

Baca: DPR Rapat Bersama Facebook untuk Klarifikasi Kebocoran Data

Vice President of Public Policy untuk Asia Pasifik, Simon Milner, menambahkan, ketentuan kerja sama Facebook dan pengembang aplikasi lain bersifat terbuka. "Kebijakan dan ketentuan ini bisa berubah seperti pada 2014 untuk mencegah seperti yang dilakukan Kogan untuk share data," tuturnya.

Saat data pengguna bocor, kata Simon, Facebook tidak memiliki hubungan dengan Cambridge Analytica sama sekali. Hubungan yang terbangun adalah antara Kogan dan Cambridge Analytica. "Tidak ada kerja sama, tidak ada nota kesepahaman yang tersusun, dan tidak ada dokumen apa pun yang mengaitkan Facebook dan Cambridge Analytica," katanya.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya