Kapolda Terancam Dicopot Bila Tak Serius Berantas Miras Oplosan

Editor

Amirullah

Jumat, 13 April 2018 21:02 WIB

(ki-ka) Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Wakapolda Brigjen Pol Purwadi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, dan Kapolres Jakarta Selatan Indra Jafar menunjukkan barang bukti minuman keras (miras) oplosan saat rilis kasus miras oplosan yang menewaskan puluhan orang, di Polres Jakarta Selatan, 11 April 2018. Polda Metro Jaya dan jajaran berhasil mengungkap kasus miras oplosan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berjumlah 31 orang. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengancam akan mengganti Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Daerah yang tidak serius memberantas minuman keras ilegal atau miras oplosan.

"Kalau Kapolda atau Kapolres tidak serius, kami ganti yang lain," kata Syarifuddin saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

Baca: Polri Ancam Penjual Miras Oplosan dengan Hukuman Mati

Pernyataan Syarifuddin diungkapkan menjawab keresahan di masyarakat setelah 89 orang tewas karena menenggak miras oplosan. Sebanyak 31 berada di DKI Jakarta dan 58 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap para korban, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menemukan sisa methanol di lambung korban. Zat itu yang menyebabkan organ para korban rusak hingga akhirnya tewas.

Advertising
Advertising

Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap asal usul miras oplosan itu. Hasilnya, Polda Jawa Barat menemukan bunker yang digunakan sebagai tempat meracik miras itu di daerah Kabupaten Bandung.

Baca: Polda Jawa Barat Ungkap Pabrik Miras Oplosan di Dalam Bunker

Syarifudin melanjutkan, di hari pertama bulan Ramadhan isu dan pengungkapan kasus miras oplosan sudah harus selesai. Sebab, dia tidak mau isu miras ilegal mengganggu ibadah puasa.

"Akan diadakan operasi besar-besaran dan simultan ke wilayah. Intelijen akan memantau pergerakan pihak yang tak bertanggung jawab," kata dia.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

9 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya