Pengamat: Gerindra Deklarasi Prabowo untuk Bangun Koalisi Pilpres

Reporter

Imam Hamdi

Kamis, 12 April 2018 12:19 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) memberi salam kepada sejumlah kader di Jakarta, 5 April 2018. Prabowo memastikan belum mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Gerindra pada 11 April 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro melihat langkah Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2019 adalah upaya Gerindra untuk membangun koalisi dengan partai lain.

"Soft declaration yang disampaikan Partai Gerindra dalam acara rakornas bisa dilihat sebagai ekspresi standing partai bahwa Gerinda berketetapan hati untuk mengusung capres," kata Zuhro saat dihubungi, Kamis, 12 April 2018.

Baca: Gerindra Resmi Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Partai Gerindra menyatakan resmi mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres, Rabu, 11 April 2018. Deklarasi pencapresan tersebut dilakukan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Bukit Hambalang, Bogor. Dalam agenda tersebut, hadir petinggi partai dari PAN dan PKS.

Menurut Siti, jika 10 partai di DPR mulai terbagi ke calon yang akan diusung, maka petanya bisa jadi akan mengerucut ke dua pasangan calon. Pertama, kubu calon petahana Joko Widodo atau Jokowi yang didukung PDIP, partai Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PKB. Kedua Prabowo yang didukung partai Gerindra, PKS, dan PAN.

Sementara itu, partai Demokrat belum memutuskan dukungannya ke kubu calon yang ada. "Apakah akan tetap memposisikan diri sebagai partai penyeimbang? Hal ini belum bisa disimpulkan saat ini," kata Siti.

Baca: Prabowo Subianto Siap Duel dengan Jokowi di Pilpres 2019

Advertising
Advertising

Dia menambahkan deklarasi Gerindra kemarin juga mengundang tanda tanya, apakah Prabowo maju atau menjadi king maker (pembuat keputusan). Dalam politik, kata dia, tidak dikenal absolutisme. Politik, dia melanjutkan, adalah seni kemungkinan. "Yang ada adalah opsi-opsi atau pilihan-pilihan setelah menakar atau mempertimbangkan plus minus dan dampak-dampaknya," tuturnya.

Menurut dia, partai yang cerdas adalah partai yang mampu membuat kalkulasi politik secara cermat dan bermanfaat tak hanya bagi institusinya tapi juga bagi rakyat. Pelibatan unsur kemafaatan untuk rakyat inilah yang menjadi kata kunci kemenangaan calon dan partai dalam pemilu.

Artinya, Siti Zuhro menjelaskan, sejauh ini politik masih sangat cair. Momen dan konteks, yang akan memegang peran penting dalam pemilu. "Karena itu keputusan partai politik, khususnya Gerindra tidak boleh salah dakam pemilu 2019, kalau tidak mau menanggung kekalahan," ujarnya.

Berita terkait

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

1 jam lalu

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Subianto Pertama Kali Kunjungan Kerja ke Cina sebagai Kepala Negara

9 jam lalu

Prabowo Subianto Pertama Kali Kunjungan Kerja ke Cina sebagai Kepala Negara

Prabowo Subianto akan kunjungan kerja ke Cina pada akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

9 jam lalu

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.

Baca Selengkapnya

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

10 jam lalu

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

10 jam lalu

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Kriteria Kredit Macet UMKM yang Dihapus Prabowo

10 jam lalu

Kriteria Kredit Macet UMKM yang Dihapus Prabowo

Prabowo menghapus kredit macet UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tertanggal 5 November 2024. Bagaimana teknisnya?

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Mesin Partai Kerja untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

10 jam lalu

Gerindra Sebut Mesin Partai Kerja untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

Ketua Gerindra Provinsi Jawa Tengah, Sudaryono, menyatakan bahwa sikap partainya jelas mendukung Calon Gubernur Ahmad Luthfi dari awal hingga sekarang.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

10 jam lalu

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.

Baca Selengkapnya

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

10 jam lalu

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua Kompolnas Mengenai Peningkatan Profesionalitas Polri

11 jam lalu

Kata Ketua Kompolnas Mengenai Peningkatan Profesionalitas Polri

Ketua Kompolnas: Polri perlu didukung dalam profesionalismenya sesuai dengan rencana strategis Polri dan dalam koridor program prioritas pemerintah

Baca Selengkapnya