TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis menduga ada motif politis di balik bocornya surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran terkait dokter Terawan ke publik.

"Saya pikir tentunya kita bisa melihat hal ini terkait dengan masalah politis, tapi kita akan coba mencari tahu apa sebenarnya tujuan orang yang berdiri di belakang pembocoran surat ini," kata Marsis usai rapat dengan komisi kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat di Rabu, 11 April 2018.

Baca: IDI Minta Kementerian Kesehatan Menilai Metode Cuci Otak Terawan

Marsis menduga surat itu sengaja disebarkan untuk meresahkan masyarakat. Tujuannya agar menimbulkan kesan seolah-olah IDI arogan, padahal tidak.

Menurut Marsis, IDI mempertimbangkan dengan sangat matang sebelum memutuskan sesuatu. Surat MKEK soal pemecatan Terawan itu terjadi saat proses menuju keputusan mutlak sedang berjalan. "Hanya dalam suatu proses untuk meminta PB IDI melakukan tindakan atau eksekusi, surat ini bocor. Dengan bocornya surat ini timbul keresahan di pihak masyarakat," kata Marsis.

Sebelumnya beredar surat MKEK IDI menetapkan dokter Terawan melakukan pelanggaran etik serius dari kode etik kedokteran tertanggal 23 Maret 2018. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua MKEK PB IDI, Prijo Sidipratomo. Tak ada penjelasan mengenai pelanggaran etik yang dilakukan Terawan.

Baca: DPR Minta Kemenkes Kaji Metode Dokter Terawan dalam 45 Hari

Pada 9 April 2018, PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK. PB IDI merekomendasikan untuk melakukan penilaian terhadap terapi dengan metode DSA dilakukan oleh Tim Health Technology Kementerian Kesehatan Rl.

Marsis menegaskan apa yang dilakukan IDI adalah untuk melindungi masyarakay, tetapi menimbulkan penilaian yang berbeda. "Padahal yang kami lakukan adalah bagaimana perlindingan suatu kebijakan kesehatan kepada masyarakat, tapi berbalik malah ini seolah-olah (IDI) menghalangi itu," ujarnya.

Karena itu, Marsis mengatakan akan melakukan investigasi terkait bocornya surat MKEK terkait dokter Terawan. Kejadian ini, menurut dia, juga akan menjadi pembelajaran bahwa IDI harus ketat dalam sistem administrasi.