DPR Minta Kemenkes Kaji Metode Dokter Terawan dalam 45 Hari

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayor Jenderal TNI Terawan (ketiga dari kiri) bersama Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari (keempat dari kiri) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, Rabu, 4 April 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    Mayor Jenderal TNI Terawan (ketiga dari kiri) bersama Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari (keempat dari kiri) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, Rabu, 4 April 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Kesehatan segera menyelesaikan kajian tentang metode digital subtraction angiography (DSA) atau cuci otak yang dilakukan dokter Terawan Agus Putranto.

    "Penelitian lebih lanjut yang dilakukan pemerintah, lalu memberikan pernyataan, dan selesaikan permasalahan agar tidak menjadi polemik," kata Ketua Komisi Kesehatan Dede Yusuf Macan Effendi seusai rapat dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI, (Konsil Kedokteran Indonesia) KKI, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Kementerian Kesehatan di Gedung DPR, Rabu, 11 April 2018.

    Baca: IDI Akan Kaji Pasal Etik yang Dilanggar Dokter Terawan

    Pengkajian tersebut merupakan usul Majelis Pimpinan Pusat IDI agar metode DSA milik dokter Terawan dinilai tim Health Technology Assessment (HTA). Sebelumnya beredar surat MKEK IDI berisi pemecatan sementara terhadap dokter Terawan. Pemecatan itu berkaitan dengan metode DSA yang diterapkan dokter Terawan, yang dianggap melanggar kode etik kedokteran.

    Dede mengatakan hasil rapat ini juga mendesak agar Menteri Kesehatan membentuk satuan tugas bersama dengan KKI dan IDI untuk melakukan penilaian metode DSA selama 45 hari. Tiga lembaga itu diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan mengenai dokter Terawan.

    Baca: IDI Minta Kementerian Kesehatan Menilai Metode Cuci Otak Terawan

    Selain itu, Komisi Kesehatan meminta Kementerian Kesehatan bersama KKI dan IDI bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.

    Dari hasil rapat hari ini, IDI juga menunggu hasil atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk memutuskan apakah DSA aman atau tidak. "Sebelum ada keputusan HTA, mestinya bisa dibaca secara tersurat bahwa yang namanya tindakan DSA untuk terapeutik itu janganlah dilanjutkan," kata Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis.

    Baca: Soal Solusi untuk Dokter Terawan, Kemenkes Tunggu Penjelasan IDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.