TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2019. Namun dukungan itu bukannya tanpa syarat karena PKB mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres Jokowi.

Meski demikian, Muhaimin Iskandar membantah jika permintaan sebagai cawapres Jokowi itu disebut sebagai syarat PKB mendukung pemerintah. "Itu bukan syarat, tapi memang itu yang diusung PKB," ujar Muhaimin seusai pertemuan selama 2,5 jam bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.

Baca: Bahas Pilgub Jatim, PDIP Akan Temui Muhaimin Iskandar

Menanggapi syarat yang diajukan Muhaimin, Hasto menganggap masalah itu sebagai hal biasa. Dia mencontohkan, Kanselir Jerman Angela Merkel harus berjibaku menyusun pemerintahannya. "Sebagai agenda pemerintahan ke depan itu harus disepakati oleh Pak Jokowi dan seluruh parpol pengusung," ucapnya.

Hasto tak ingin mengomentari mengenai kemungkinan Muhaimin membelot jika tak jadi cawapres Jokowi. "Kami berpikir positif," katanya. Menurut Hasto, yang terpenting saat ini adalah partainya ingin menyusun agenda pemerintahan agar dapat disepakati koalisi parpol pendukung Jokowi.

Simak: Muhaimin Ungkap Rahasia Kontrak Politik 2014 Saat Usung Jokowi

PKB sendiri belum ingin buru-buru mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan, partainya lebih memilih fokus untuk mulai menggerakkan relawan yang tergabung dalam posko Jokowi-Muhaimin. "Itu lebih konkret sebenarnya. Karena bagaimana pun, partai yang sudah deklarasi saat ini masih bisa berubah sampai 4 Agustus," tuturnya.

Ia menyebutkan kemungkinan deklarasi akan dilakukan setelah pemilihan kepala daerah serentak 2018 pada Juni mendatang. Tujuannya, kata dia, agar konsolidasi partai pendukung lebih solid. "Jangan sampai belum solid, malah deklarasi menimbulkan sedikit masalah," katanya.