INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, asosiasi media dan wartawan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta masyarakat pemerhati media, mendeklarasikan netralitas dan independensi pers dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan umum (pemilu) 2019, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa, 10 April 2018.

Deklarasi dirasa perlu mengingat tensi politik menjelang pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah kembali meningkat. Termasuk di Jawa Barat yang akan menggelar pilkada serentak di 16 kabupaten atau kota dan satu provinsi, yang dikhawatirkan akan ada pemanfaatan pers, menarik-narik media, bahkan membuat media baru untuk memenangkan politik dengan mencederai nilai luhur pers. Seminar pemilu berkualitas menjadi bagian dari kegiatan deklarasi tersebut.

Aher menuturkan pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Media cetak, elektronik dan online, selain menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial, juga bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan pilkada serentak.

"Media harus menjadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara pilkada," katanya.

Aher meminta media yang menyediakan rubrik khusus kegiatan kampanye partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon) berlaku adil dan berimbang. Karena itu, media dalam penyelenggaraan pilkada ini berperan aktif dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Kebebasan pers menjadi penting sebagai penyedia sumber informasi yang independen untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya.

Aher berharap deklarasi peliputan media profesional untuk pilkada atau pemilu berkualitas ini memperkuat komitmen media dalam mendukung pilkada yang jujur, adil, demokratis, damai, dan bermartabat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Indonesia.

"Semoga sesuai dengan tagline pemilihan gubernur Jawa Barat Semarak (semangat, mandiri, ramah, dan aksesibel) dan pilkada serentak Gembira (Gerakan membangun demokrasi yang bermartabat dan adil)," ucapnya.

Deklarasi yang diucapkan bersama oleh para wartawan berbagai media dan platform, wartawan freelance, dan kontributor, ini bertekad akan menjaga independensi ruang redaksi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan mewujudkan jurnalisme yang sehat bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Para awak dan pimpinan media ini juga bertekad menciptakan suasana teduh jelang pilkada dan pemilu, dengan mengantarkan masyarakat memilih pemimpin terbaik sesuai dengan hati nuraninya. Meneguhkan kembali batasan yang membedakan secara tegas antara berita dan iklan, menolak pemuatan pernyataan narasumber yang bermuatan kebencian, SARA, serta menolak segala bentuk hoax dan model kampanye negatif.

Yosep pun menyambut baik deklarasi tersebut karena akan semakin meningkatkan profesionalisme wartawan. Dia mengungkapkan ada sejumlah daerah di Jawa Barat yang saat penyelenggaran pilkada dimanfaatkan oknum wartawan untuk mengeruk keuntungan.

Stanley, sapaan akrab Yosep, menuturkan di beberapa kabupaten di Jawa Barat menjadi sarang para wartawan yang "seram", salah satunya Cirebon, Kuningan, dan Bekasi.

Dewan pers selalu mengingatkan kepada berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, agar saat masa kampanye tidak memberikan “tunjangan hari raya” (THR) kepada wartawan.

"Kami selalu mengingatkan saat masa kampenye ini, khususnya di bulan Ramadhan nanti, pemerintah daerah agar tidak memberikan "THR" kepada para wartawan. Jadi, jangan memberikan tunjangan-tunjangan, karena itu menyalahi aturan dan mencoreng nama baik wartawan. Kami juga akan layangkan surat edaran. Yang diperlukan wartawan itu adalah kutipan-kutipan berita," tuturnya. (*)