TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal membenarkan adanya permintaan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara agar polisi memeriksa bocornya data Facebook di Indonesia.
"Benar Menkominfo telah menghubungi Polri tentang hal itu," kata Muhammad Iqbal saat dihubungi Tempo, Jumat 6 April 2018 soal permintaan mengusut Facebook itu.
Permintaan Menkominfo berkaitan dengan bocornya data 1 juta data Facebook asal Indonesia dalam skandal yang melibatkan lembaga konsultan politik Cambridge Analytica. Di seluruh dunia, diperkirakan tak kurang dari 87 juta data Facebook juga bocor. Baca : AMSI Dukung Rencana Kominfo Selidiki Kebocoran Data Facebook
Muhammad Iqbal mengatakan Polri pada prinsipnya akan mendukung Kemkominfo dalam melindungi hak privasi masyarakat Indonesia. lqbal bahkan menyebutkan, Badan Reserse Kriminal Polri sudah mulai menindaklanjuti permintaan Kemkominfo tersebut. Dalam waktu dekat dia menambahkan Polri akan melakukan kordinasi dengan sejumlah lembaga. "Sudah mulai ditindaklanjuti oleh Bareskrim," kata Iqbal.
Iqbal meminta Facebook untuk menghargai privasi penggunanya khususnya pengguna di Indonesia. Selain itu Polri juga meminta Facebook menaati hukum positif dan budaya yang berlaku di Indonesia.
Asal kebocoran masif data Facebook ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan kepala riset Cambridge Analytica, pada koran Inggris, The Guardian, Maret 2018 lalu. Menggunakan aplikasi survei kepribadian yang dikembangkan Global Science Research (GSR) milik peneliti Universitas Cambridge, Aleksandr Kogan, data pribadi puluhan juta pengguna Facebook berhasil dikumpulkan dengan kedok riset akademis.
Data itulah yang secara ilegal dijual kepada Cambridge Analytica dan kemudian digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Konsultan politik ini bahkan menyebarkan isu, kabar palsu dan hoaks untuk mempengaruhi pilihan politik warga.
Dalam kasus kebocoran data Facebook itu, induk perusahaan Cambridge Analytica yakni Strategic Communication Laboratories Group (SCL) sudah malang-melintang mempengaruhi Pemilu di 40 negara, termasuk Indonesia.
