TEMPO.CO, Jakarta -Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun penerimaan 2017 boleh berbangga hati lantaran mendapat kehormatan untuk mendengarkan langsung pengarahan dari Presiden Jokowi.

Bertempat di Istora Senayan, Selasa 27 Maret 2018, Presiden Jokowi memberikan pembekalan kepada para CPNS dalam acara Presidential Lecture bertemakan "Bersatu Dalam Harmoni: Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024".

Setelah presiden, sejumlah pembicara ikut tampil memberikan pandangan dalam sesi inspiring speaker masing-masing Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief, dan CEO Gojek Nadiem Makarim.

Presidential Lecture merupakan kuliah umum yang ditujukan bagi para CPNS Kementerian/Lembaga, dan Pemprov Kaltara tahun 2017.

BACA: Lowongan CPNS 2018 Dibuka Lagi, Tes Digelar Juli Usai Pilkada

Dalam pengarahannya, Presiden mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu kepo. Kepo yang dimaksud adalah memiliki rasa ingin tahu, seperti ingin tahu dalam sektor teknologi, kemudian rasa ingin tahu dalam berinovasi, serta rasa ingin tahu terhadap aspirasi serta keinginan masyarakat.

“Jangan hanya kepo pada mantan pacar saja,” kata presiden, sebagaimana ditulis dalam rilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Rabu 28 Maret 2018.

Presiden menegaskan, sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh lagi hanya menjalankan rutinitas semata atau monoton, melainkan harus memiliki jiwa melayani, serta mampu berinovasi dalam setiap pekerjaan.

Sebagai birokrat muda, para CPNS diminta memiliki integritas dalam melayani masyarakat serta memiliki lompatan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Untuk itu, para CPNS harus mengikuti perkembangan teknologi, harus berinovasi, harus mengikuti dinamika politik, sosial dan ekonomi. Lebih dari itu sebagai ASN, harus mengetahui apa yang diinginkan masyarakat.

“Jika menginginkan pelayanan cepat, harus berikan dengan cepat jangan diperlambat,” tegasnya.

Presiden mengisahkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, begitu gemes dengan pelayanan publik yang lambat, misalnya pembuatan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), yang waktu itu memakan waktu dua minggu. Padahal, hanya ada lima hal yang perlu ditulis yaitu nama, alamat, modal perusahaan, modal kerja. Di front office, hanya butuh waktu dua menit. Tetapi ternyata perlu tanda tangan Kepala Kantor di lantai tiga.

“Saya pun datang ke lantai tiga. Untung Kepala Kantornya tidak ada,” tutur presiden.

Berkaca dari kejadian seperti itu, Presiden Jokowi menaruh harapan besar terhadap CPNS, birokrat muda yang ke depan akan menjadi motor perubahan Indonesia. Sebagai ASN harus dapat mendahulukan kepentingan rakyat, maupun bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.