Cari Cawapres Jokowi, PSI Sengaja Tak Gunakan Metode Survei
Reporter
Taufiq Siddiq
Editor
Ninis Chairunnisa
Senin, 26 Maret 2018 13:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya sengaja tidak menggunakan metode survei untuk menjaring 12 nama calon wakil presiden yang PSI tawarkan ke Joko Widodo untuk pemilihan presiden 2019.
"Agar bisa menjaring nama-nama di luar dunia politik," kata Juli saat dihubungi Tempo pada Senin, 26 Maret 2018.
Baca: PSI Usulkan 12 Tokoh Ini sebagai Bakal Cawapres Jokowi
PSI menyodorkan 12 nama untuk ditawarkan kepada Jokowi menjadi cawapresnya dalam pilpres 2019. Sejumlah nama dari kalangan politikus dan profesional masuk ke penjaringan PSI.
Adapun 12 nama tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pengusaha Chairul Tanjung, Ketua Dewan Pembina Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, CEO Go-Jek Nadiem Makarim, pengusaha Rusdi Kirana, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
Baca: Sekjen PSI Sebut AHY Mungkin Cocok Jadi Menteri Jokowi
Nama-nama tersebut, kata Juli, muncul berdasarkan penjaringan tim riset PSI dengan bertanya langsung kepada masyarakat, ormas, dan komunitas. Penjajakan ini dilakukan seluruh Dewan Perwakilan Wilayah PSI hingga tingkat kecamatan seluruh Indonesia pada Februari-Maret 2018.
Hasilnya, kata Juli, PSI menemukan nama-nama di luar dunia politik yang diinginkan oleh masyarakat, seperti Nadiem Makarim dan Rusdi Kirana. Keduanya dinilai sebagai anak bangsa yang memiliki potensi besar dan telah menunjukkan kontribusi yang besar dalam pembangunan bangsa.
Menurut Juli, dengan cara ini, PSI mampu memberikan alternatif lain kepada Jokowi dalam menentukan cawapresnya. "Kalau survei, tentu nama-nama ini tidak masuk," ujarnya.
PSI pun mengatakan langkah ini sebatas pertimbangan bagi Jokowi. "Karena cawapres sepenuhnya hak prerogatifnya Jokowi," kata Juli.
