TEMPO.CO, Jakarta - Posko Menangkan Pancasila Jawa Timur melakukan aksi solidaritas di Tuban, Surabaya, Malang, dan Pasuruan untuk merespon kasus penggusuran dari eksekusi lahan di Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.

"Penggusuran di Tanjung Sari Luwuk Banggai melawan hukum," kata Koordinator Posko Menangkan Pancasila Jawa Timur, Muchammad Ramadhan dalam keterangannya pada Ahad, 25 Maret 2018.

Baca: Kronologi Kericuhan Eksekusi Lahan di Banggai

Pada 19 Maret 2018, pengadilan melakukan eksekusi lahan di Luwuk, Banggai. Namun eksekusi tersebut terhambat oleh blokade ibu-ibu yang menggelar pengajian di tengah jalan. Aparat Kepolisian Resor Banggai pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan blokade. Buntut dari peristiwa ini, Polri mencopot Kepala Polres Banggai Ajun Komisaris Besar Heru Pramukarno.

Ramadhan menilai banyak terjadi pelanggaran hukum dalam kasus penggusuran di Banggai tersebut. Pertama adalah tidak jelasnya luas lahan sengketa yang jadi sasaran eksekusi dan adanya kepemilikan Sertifikat Hak Milik warga yang sah atas tanah. "Hingga pelanggaran HAM oleh aparat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga penghuni," ujarnya.

Baca: Bubarkan Blokade Pengajian Ibu-ibu, Kapolres Banggai Dicopot

Menurut Ramadhan, ancaman kekerasan, terutama dalam urusan perjuangan agraria bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di Jawa Timur. Peristiwa tewasnya Salim Kancil di Lumajang dan konflik Tumpang Pitu Banyuwangi yang berlangsung hingga sekarang adalah contohnya.

"Beberapa tahun ke depan, episode drama kekerasan atas munculnya konflik agraria juga akan sering kita jumpai di Jawa Timur, khususnya jika Jalur Lintas Selatan (JLS) di sepanjang sisi selatan pulau Jawa sudah beroperasi," kata Ramadhan.

Menurut Ramadhan, ajang pemilihan gubernur Jawa Timur yang sedang berjalan harus dijadikan ajang untuk memastikan kedua pasangan calon bisa menyuguhkan program khusus tentang penyelesaian konflik agraria. "Di mana hal tersebut harus tanpa kekerasan dengan mengedepankan keberpihakan kepada rakyat di Jawa Timur," ujarnya.

Baca: Pemerintah Ingin Semua Korban Penggusuran Proyek Dapat Ganti Rugi