Bawaslu Belum Bisa Awasi Pergerakan Relawan Capres

Reporter

Imam Hamdi

Selasa, 20 Maret 2018 10:50 WIB

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar sedang memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara diskusi soal proses pemilu tahun 2017 di bilangan Setiabudi, Jakarta, 27 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai terbentuknya sejumlah relawan pendukung calon presiden merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan pergerakan mereka belum bisa diawasi karena sampai sekarang calon presiden dan calon wakil presidennya belum ada.

"Relawan kami menganggapnya sebagai bagian partisipasi masyarakat. Itu belum bisa disebut sebagai kampanye atau bagian dari tim," kata Fritz di gedung KPU pada Senin, 19 Maret 2018.

Baca: Ada AMPI dan AMPG di Balik Relawan Golkar Jokowi

Sejumlah relawan untuk pemilihan presiden 2019 mulai bermunculan. Partai Golkar membentuk tim relawan untuk pemenangan Joko Widodo, yang dinamakan Gojo alias Golkar Jokowi. Tim tersebut disokong oleh kader-kader muda dan milenial Golkar. Ada pula relawan Selendang Putih Nusantara, yang mendorong Gatot Nurmantyo maju di pilpres.

Baca: Tim Relawan Capres Bermunculan, KPU: Asal Tak Kampanye

Advertising
Advertising

Fritz mengatakan penetapan capres dan cawapres belum dilakukan, sehingga pergerakan para relawan belum bisa dibatasi untuk mendukung pasangan calon apa pun. Namun, kata dia, kampanye hanya bisa dilakukan oleh pasangan calon saat pilpres berlangsung. "Kalau di luar itu, bukan pasangan calon. Hanya bagian partisipasi masyarakat," ucapnya.

Selain itu, menurut Fritz, aturan yang ada belum mengatur secara detail ihwal relawan. Namun, jika nanti ada pergerakan relawan yang mengganggu ketertiban kampanye, itu yang akan diatur. "Tunggu sampai selesai Peraturan KPU Kampanye," ujarnya.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

7 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

10 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Saran IDAI untuk Relawan yang Bantu Anak Korban Bencana Alam

8 hari lalu

Saran IDAI untuk Relawan yang Bantu Anak Korban Bencana Alam

Relawan yang ikut membantu bencana alam diminta untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak yang menjadi korban.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya