Jabatan Deputi Penindakan KPK Dilelang, Tengok Proses Seleksinya

Jumat, 9 Maret 2018 16:48 WIB

KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Ilustrasi: Unay Sunardi)

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menjabarkan proses lelang jabatan untuk posisi Deputi dan Manager Penindakan KPK. "Sumbernya kepolisian, kejaksaan, dan internal KPK," ujarnya saat ditemui di KPK, Jumat, 9 Maret 2018. Seleksi dilakukan konsultan independen.

Menurut dia, proses seleksi hingga berbulan-bulan itu akan menghasilkan kandidat yang luar biasa. Jabatan ini dilelang setelah Heru Winarko dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika (BNN). Hingga saat ini, Polri sudah mengirimkan enam nama, sementara Kejaksaan Agung mengirim tujuh nama kandidat. Berikut ini proses seleksinya.

Baca: Pimpin BNN, Heru Winarko Akan Mengadopsi ...

Seleksi berkas

Pengalaman dan jabatan di instansi terdahulu dipertimbangkan. Untuk posisi Direktur Penyidikan, kandidat harus berpengalaman sebagai penyidik, baik di KPK, kepolisian, maupun kejaksaan.

Jabatan

Advertising
Advertising

Untuk personel kepolisian, pangkat minimalnya harus brigadir jenderal. Jika dari kejaksaan atau pegawai negeri sipil, minimal harus sudah golongan IV C. Jika dari internal KPK, jabatan minimalnya kepala biro atau direktur.

Baca juga: KPK Sedang Selidiki Korupsi Lain Serumit ...

Tes potensi

Tes potensi terdiri atas psikotes, bahasa Inggris, dan kesehatan. Tes ini untuk melihat bakat, potensi yang tersembunyi, karakter, dan kemampuan lain yang belum terbaca dari para calon.

Tes kompetensi

Tes ini semacam tes psikologi, tapi lebih kompleks karena akan melihat kompetensi teknis calon.

Tes terakhir, wawancara

"Di tahap ini, bisa ada, sebagian, bahkan tidak ada yang lulus sama sekali,” ujar Febri. Calon yang lulus akan wawancara dengan pimpinan KPK.

Febri mengatakan standar kompetisi untuk posisi ini akan berlaku umum. "Tidak harus seperti Pak Heru," ucapnya.

KPK

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

4 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

5 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

14 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya