Bimanesh Sutarjo Ajukan JC, KPK Masih Melihat Keseriusannya

Jumat, 9 Maret 2018 15:01 WIB

Tersangka menghalangi penyidikan, Bimanesh Sutarjo, saat menghadiri sidang pembacaan dakwaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 8 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai sikap kooperatif di persidangan yang ditunjukkan Bimanesh Sutarjo, terdakwa merintangi penyidikan terhadap Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, merupakan salah satu imbas karena dia mengajukan justice collaborator (JC) untuk kasusnya.

"Syarat JC itu harus menunjukkan niat penuh, mengakui perbuatan, dan membuka peran pihak lain seterang-terangnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di kantornya, Jumat, 9 Maret 2018.

Baca: Bimanesh Didakwa Palsukan Data dan Rekayasa Luka Setya Novanto

Bimanesh mengajukan permohonan JC pada akhir Februari 2018. Ketika itu, dia masih berstatus sebagai tersangka. Namun, Febri menjelaskan, jaksa KPK masih akan terus melihat keseriusan Bimanesh untuk mempertimbangkan permohonan JC itu bisa dikabulkan.

Bimanesh merupakan terdakwa menghalangi penyidikan untuk kasus Setya Novanto. Ia bersama bekas pengacara Setya, Fredrich Yunadi, didakwa telah merekayasa kondisi Setya pasca kecelakaan mobil pada 17 November 2017.

Pengacara Bimanesh, Wirawan Adnan menjelaskan pihaknya masih pikir-pikir dalam mengajukan JC. Bimanesh yang merupakan dokter di Rumah Sakit Permata Hijau, Jakarta Barat, itu membantah dakwaan jaksa melalui kuasa hukumnya.

Baca: Sidang Bimanesh, Jaksa: Infus Setya Novanto untuk Anak-anak

Advertising
Advertising

"Dia mengakui perbuatannya, tapi bukan mengakui tuduhan jaksa," kata Wirawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 8 Maret 2018.

Ia menjelaskan Bimanesh Sutarjo tidak ada maksud menghalang-halangi penyidikan. Menurut dia, kliennya hanya melakukan pelanggaran kode etik kedokteran dan tidak mengikuti prosedur rumah sakit.

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya