TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda, Yoandro Edwar menilai pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak matang di sisi perencanaan dalam pembangunan proyek nasional. “Pemerintah miskin dalam perencanaan, tapi ambisinya besar,” katanya dalam sebuah diskusi yang diunggah di akun resmi PKS, Kamis, 1 Maret 2018.

Yoandro mengatakan miskinnya perencanaan tersebut dapat dilihat dari jumlah proyek strategis nasional Jokowi yang telah tercapai. Menurut dia, dari 245 proyek strategis nasional, hanya 20 proyek yang terealisasi pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 hanya 6 proyek.

Baca: PKS Bakal Hindari Isu SARA dalam Kampanye Pilkada 2018

Tak berhenti dalam perencanan, Yoandro juga menilai sisi pelaksaan dan pengawasan proyek tersebut bermasalah. Khususnya, kata dia, dengan banyaknya jumlah kecelakaan kerja beberapa waktu lalu. Menurut dia, pemerintah selamai ini telah mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3). “Selama ini enggak dipeduliin,” katanya.

Baru-baru ini, pemerintah sebagai pemegang saham PT Waskita Karya bakal merombak jajaran direksi pada rapat umum pemegang saham April 2018, menyusul terjadinya serangkaian kecelakaan kerja di proyek yang tengah digarap perseroan. Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk. M. Choliq membenarkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyinggung evaluasi direksi perseroan. Menurut dia, memang perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap manajemen, terutama menyangkut keselamatan kerja.

Dari 14 kecelakaan konstruksi kerja yang terjadi sejak Agustus 2017, tujuh di antaranya dikerjakan oleh Waskita Karya, yakni proyek LRT Palembang (4 Agustus 2017), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (22 September 2017), Tol Pasuruan-Probolinggo (29 Oktober 2017), Tol Layang Jakarta-Cikampek II (16 November 2017), Tol Pemalang-Batang (30 Desember 2018), Tembok Jalan Perimeter Proyek Kereta Bandara Soekarno-Hatta (5 Februari 2017) dan terakhir, Tol Becakayu (20 Februari 2018).

Baca juga: Soal Tudingan Nazaruddin ke Fahri Hamzah, PKS: Monggo Buktikan

Peneliti dari Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudistiara mengingatkan agar pemerintah tidak mengejar pembangunan proyek infrastruktur demi perhelatan seperti Asian Games. Menurut dia, pembangunan infrastruktur harusnya berorientasi pada industri manufaktur bukan karena adanya event. “Kalau infrasuktur untuk Asian Games kita salah,” ujarnya.