Dewan Pers Awasi Breaking News dan Running Text tentang Kampanye

Selasa, 27 Februari 2018 09:31 WIB

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas "Etika di Belakang Kamera : Benarkah Cover Majalah Tempo Melanggar Kode Etik" di kantor TEMPO, Jakarta, 21 Januari 2016. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers akan turut mengawasi iklan kampanye dalam pemberitaan media massa. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Andi Prasetyo mengatakan pengawasan akan dilakukan terhadap seluruh pemberitaan di media, termasuk breaking news dan running text televisi.

Breaking news dan running text itu, walaupun berita, kadang-kadang masuk opini juga. Perlu diawasi,” ujar Stanley di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2018. Menurut Stanley, terkadang breaking news tidak menampilkan berita atau kabar terbaru dari proses pemilihan umum, tapi aktivitas ketua partai dan konten lain yang masuk ranah iklan kampanye.

Baca:
Alasan Dewan Pers Perketat Pengawasan Berita...
Dewan Pers: Wartawan Maju Pilkada Harus Mundur dari...

Begitu pun dengan running text, bisa saja menampilkan muatan iklan kampanye atau ujaran pengamat yang berisi hujatan terhadap partai atau calon peserta pemilu tertentu.

Dewan Pers juga akan memantau tayangan siaran langsung atau streaming. Menurut dia, siaran langsung juga perlu memperhatikan konten yang berpotensi memuat iklan kampanye. Stanley mengatakan, walaupun ada ranah partai politik untuk melakukan sosialisasi, tidak semuanya boleh dianggap sebagai sosialisasi partai.

Advertising
Advertising

Kemerdekaan pers memang tidak boleh diintervensi dan itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa pelanggarnya bisa dikenakan hukuman pidana. Namun, kata Stanley, persoalannya adalah membedakan mana berita dan yang bukan.

Baca juga:
Ketua PWI Margiono Minta Dewan Pers Belajar...
Dewan Pers: Jurnalisme Anarkis Ancam...

Stanley menuturkan yang diawasi Dewan Pers adalah produk berita, yang memenuhi 11 pasal kode etik jurnalistik. Menurut dia, banyak yang mengaku menulis atau menayangkan sebuah berita padahal tidak memenuhi kaidah jurnalistik serta berisi iklan kampanye dan kampanye hitam. “Seperti dalam pemilu kemarin, ada Obor Rakyat, Pabriknews.com, itu bukan berita,” ujar Stanley.

Stanley mengatakan tujuan media dalam konteks pemilihan umum adalah mendorong publik sadar akan informasi terbaru. “Dewan Pers meminta para wartawan menjaga profesi yang luhur ini.”

RIANI SANUSI PUTRI

Berita terkait

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

23 jam lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

1 hari lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

15 hari lalu

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.

Baca Selengkapnya

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

17 hari lalu

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

22 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

25 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

25 hari lalu

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Dengan perjanjian kerja sama ini, semua sengketa pemberitaan pers mahasiswa akan ditangani seperti layaknya pers umum, yaitu melalui Dewan Pers.

Baca Selengkapnya

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

26 hari lalu

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

Dewan Pers menilai substansi liputan Tempo tentang permainan pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) tak melanggar etik.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

27 hari lalu

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

Dewan Pers mengungkap motif penganiayaan oleh 3 anggota TNI AL itu. Korban dipaksa menandatangani 2 surat jika penganiayaan ingin dihentikan.

Baca Selengkapnya

Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal

27 hari lalu

Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal

"Dewan Pers akan memantau betul peristiwa ini, memastikan proses hukumnya berjalan, dan memastikan korban dalam perlindungan," ujar Arif Zulkifli.

Baca Selengkapnya