Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

Reporter

Zara Amelia

Senin, 26 Februari 2018 12:51 WIB

Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah pasangan ideal untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden 2019. Menurut dia, menjadikan Prabowo sebagai cawapres Jokowi adalah pilihan terbaik untuk mengatasi pertarungan tajam di antara para capres, yang berakibat terhadap para pendukung.

“Luka serta recovery-nya,” kata Bambang di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 26 Februari 2018. Pasangan Jokowi-Prabowo, menurut dia, dapat meredam perpecahan dan ketegangan akibat pilpres.

Baca:
Fadli Zon: Jangan Pikir Prabowo Subianto Mau...
Fadli Zon Tegaskan Prabowo Subianto Bukan...

Menurut Bambang, Prabowo bisa dijadikan alternatif jika Jusuf Kalla tidak maju sebagai cawapres Jokowi. “Ya, sudah, kalau Pak JK tidak boleh, yang ideal adalah pasangan Jokowi-Prabowo.”

Saat pilpres 2014, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo sempat menimbulkan gangguan dalam kinerja pemerintahan. Terutama dengan munculnya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, yang memecah kubu parlemen. “Butuh kesadaran kita sebagai anak bangsa untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan mendorong pasangan yang minim perpecahannya,” ujar Bambang.

Baca juga: Lima Nama Cawapres Jokowi dan Prabowo yang Diinginkan Masyarakat

Sejumlah nama muncul dalam berbagai survei sebagai cawapres Jokowi. Nama-nama itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuzy, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher yang masuk jajaran sembilan cawapres dari PKS.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi adanya lembaga survei yang melakukan jajak pendapat dengan menyandingkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Fadli menyebut Prabowo tidak dapat disandingkan dengan Jokowi. "Jangan berpikir Pak Prabowo mau disandingkan dengan Pak Jokowi," kata Fadli kepada wartawan di gedung DPR, seperti dikutip ANTARA pada Selasa, 20 Februari 2018.

Advertising
Advertising

Simak: Jika Jokowi Berpasangan dengan Prabowo, Pengamat: Pilpres Selesai

Wakil Ketua DPR itu mengatakan Prabowo dan Jokowi memiliki platform berbeda sehingga tidak dapat disandingkan. Fadli pun menyebut Partai Gerindra pada saatnya akan mendeklarasikan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2019. "Tunggu saja, nanti pada waktunya Partai Gerindra akan mendeklarasikannya. Partai Gerindra masih akan membicarakan dengan partai politik yang menjadi mitra koalisi."

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

10 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

13 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya