Fadli Zon: Jangan Pikir Prabowo Subianto Mau Sama Jokowi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi adanya lembaga survei yang melakukan jajak pendapat dengan menyandingkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Fadli menyebut Prabowo tidak dapat disandingkan dengan Jokowi.

    "Jangan berpikir Pak Prabowo mau sandingkan dengan Pak Jokowi," kata Fadli kepada wartawan di gedung DPR pada Selasa, 20 Februari 2018.

    Baca: Jika Jokowi Berpasangan dengan Prabowo, Pengamat: Pilpres Selesai

    Wakil Ketua DPR itu mengatakan Prabowo dan Jokowi memiliki platform berbeda sehingga tidak dapat disandingkan.

    Fadli pun menyebut Partai Gerindra pada saatnya akan mendeklarasikan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. "Tunggu saja, nanti pada waktunya Partai Gerindra akan mendeklarasikannya. Partai Gerindra masih akan membicarakan dengan partai politik yang menjadi mitra koalisi," kata dia.

    Baca: Poltracking: Kandidat Kuat Capres Hanya Jokowi dan Prabowo

    Lembaga survei Indo Barometer merilis survei skenario pemilihan presiden 2019. Salah satunya adalah skenario kuda catur—lawan jadi kawan, yaitu peluang Jokowi berpasangan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.

    Dalam survei Indo Barometer, dukungan publik terhadap Jokowi 48,8 persen, sedangkan Prabowo 28,9 persen. Dua nama tersebut memiliki persentase yang tinggi di segala sektor. “Jika Jokowi berpasangan dengan Prabowo, pilpres selesai, enggak ada yang berani,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.