TEMPO.CO, Denpasar – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya bakal berkomunikasi dengan koalisi partai pendukung pemerintah untuk membahas calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Cawapres Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, koalisi kini harus didasari kesamaan platform antar-partai.

Menurut Andreas, penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden yang serentak membuat kemungkinan koalisi berbeda dengan Pemilihan Umum 2014. “Partai-partai juga harus menghitung ketika memberikan dukungan, tidak sekedar untuk berkuasa atau nebeng berkuasa,” ujarnya di Grand Inna Beach Bali Hotel, Bali pada Sabtu, 24 Februari 2018.

Baca: Pencalonan Jokowi, PDIP: Untuk Dongkrak Kemenangan Pilkada 2018

Andreas mengatakan koalisi akan makin dinamis menjelang pendaftaran pemilihan presiden pada Agustus 2018. Ia mengatakan akan memperhitungkan aspek elektoral dan profesionalitas calon wakil presiden pendamping Jokowi.

Menurut dia, cawapres Jokowi harus mampu mendongkrak aspek elektoral Jokowi. “Aspek elektoral harus dipertimbangkan karena akan mendongkrak suara,” ujarnya.

Spekulasi nama calon wakil presiden mencuat seiring dengan pencalonan kembali Jokowi dalam pilpres 2019. Sejumlah nama muncul dalam sejumlah survei seperti Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati, dan sejumlah nama lainnya.

Baca: Jokowi dan Prabowo di Pilpres, Pengamat: Yang Menarik Wapresnya

Sejumlah nama pun muncul dari internal partai pendukung. Misalnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Koalisi yang tergabung bersama partai pendukung pemerintah adalah Golkar, Hanura, NasDem, PPP, PKB, PAN, dan PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan melihat dinamika politik sebelum menentukan calon wakil presiden untuk Jokowi. Menurut dia, partainya akan mencari partai yang memiliki kesamaan visi dengan PDIP dan Jokowi. “Kami harus melihat bagaimana dinamika politik nasional dan konfigurasi politik nanti,” ujarnya.

Keputusan cawapres Jokowii, ujar Hasto, akan diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, partainya akan berkomunikasi dengan sejumlah partai pasca-pengumuman mengusung kembali Jokowi dalam pilpres 2019. “Kami akan terus melakukan dialog setelah putusan diambil,” ujarnya.

Ia pun membuka ruang untuk partai koalisi pendukung pemerintah untuk mengusulkan sejumlah nama cawapres bagi Jokowi. “Tapi PDIP tak akan tergesa-gesa,” ujarnya. Menurut Hasto, keputusan cawapres Jokowi bakal diambil Megawati yang menerima mandat dari kongres untuk mengusung capres dan cawapres.