INFO NASIONAL - Presiden Joko Widodo akan memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018, di Istana Negara Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018. Rakornas ini akan dihadiri para gubernur, bupati atau wali kota, panglima kodam (pangdam), kepolisian daerah (kapolda), kepala dinas kehutanan provinsi di wilayah rawan karhutla.

Pada 2017, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya karhutla. Upaya itu meliputi penyampaian informasi peringatan dan deteksi dini (data hotspot) melalui web sipongi.menlhk.go.id, patroli rutin dan patroli terpadu pengendalian karhutla, sosialisasi serta penyuluhan bahaya karhutla.

Upaya pemadaman melalui darat dan udara juga telah dilakukan, termasuk penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelatihan serta pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla) di tingkat tapak juga pemegang konsesi, serta penguatan sarana dan prasarana pengendalian karhutla.

Hasilnya, dari periode 2015-2017, berdasarkan deteksi satelit NOAA 19 terjadi penurunan hotspot untuk seluruh Indonesia. Jika pada 2015 terdapat 21.929 hotspot, pada 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, dan pada 2017 total hanya 2.567 hotspot terdeteksi.

Sedangkan untuk luasan karhutla seluruh Indonesia, pada 2015 lahan yang terbakar seluas 2.611.411 hektare. Angka itu turun menjadi 438.363 hektare pada 2016 dan 165.484 hektare pada 2017.

Pemerintah telah menyiapkan grand design 2017-2019 pencegahan dan pengendalian karhutla dengan menggunakan metode pendekatan Tapak dan non-Tapak. Melalui pendekatan Tapak, pemerintah akan memastikan lahan gambut yang menjadi areal kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) seluas 2,4 juta hektare tidak terbakar. Pemerintah juga akan memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terbakar. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya itu adalah melakukan patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot, serta pembentukan brigdalkarhutla.

Sedangkan melalui pendekatan non-Tapak, pemerintah akan memastikan pemberian insentif ekonomi, penegakan hukum, serta penguatan masyarakat dalam early fire response dapat berjalan efektif.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan tegas dalam proses penegakan hukum yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian, menentukan skema pendanaan, pelatihan dan pembentukan MPA, serta melakukan monitoring hotspot secara terus menerus. (*)