Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah (dok MPR)
TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyayangkan acungan kartu kuning oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Zaadit Taqwa kepada Presiden Jokowi dalam acara Dies Natalis, Jumat, 2 Februari 2018.
Meskipun menghormati kebasan mimbar akademik perguruan tinggi, namun Basarah berharap ekspresi kebebasan itu dituangkan dengan penuh keadaban sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. “Acara protokoler ulang tahun UI yang dihadiri Presiden seharusnya dijaga kesakralannya, dijaga kehormatannya,” ujar Basarah di Gedung Empire Palace, Surabaya, Sabtu, 3 Februari 2018.
Basarah menyayangkan dies natalis yang menurutnya sakral itu diwarnai agenda di luar agenda resmi kampus yang tidak terjadwal sebelumnya. Basarah berujar tak mempermasalahkan kritik dunia kampus kepada Presiden, namun, kata dia, hendaknya kritik tersebut dilakukan dengan mengedepankan etika.
Meski menyayangkan kejadian itu, Basarah menuturkan bahwa PDIP tidak akan memprotes UI selaku penyelenggara acara protokoler tersebut. Basarah menyerahkan masalah itu kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang membawahi UI. “Biarkan Kementerian Dikti berkoordinasi dengan UI agar ke depan penyelenggaraan acara-acara resmi semacam itu dilakukan dengan protokoler tegas namun terukur,” kata Basarah.
Sebelumnya, sesaat setelah Presiden Jokowi memberikan sambutan dan meresmikan Forum Kebangsaan UI, tiba-tiba dari kursi barisan pengunjung tiba-tiba terdengar suara peluit. Seorang mahasiswa memakai batik merah berdiri mengeluarkan kartu kuning berukuran besar yang diarahkan ke arah panggung tempat Jokowi berada.
Aksi Zadit ini tidak berlangsung lama, sebab seorang personel pasukan pengamanan presiden (paspampres) menghentikannya. Meski didorong oleh paspampres, mahasiswa ini tetap mengangkat tangan kanannya yang memegang kartu tersebut.
Acungan kartu kuning Zadit untuk Jokowi itu sebagai bentuk protes terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi. Antara lain soal gizi buruk di Kabupaten Asmat, dwi fungsi Polri dan TNI dan aturan baru organisasi kemahasiswaan.
