Indonesialeaks Siap Bantu KPK Ungkap Kasus Korupsi

Reporter

Dewi Nurita

Sabtu, 3 Februari 2018 17:24 WIB

Perwakilan Indonesialeaks saat melakukan sosialisasi bersama KPK di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Februari 2018. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Portal baru Indonesialeaks bakal menjadi salah satu platform yang mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat kerja-kerja di bidang jurnalisme investigasi yang menghimpun informasi dari masyarakat perihal kasus korupsi.

Pada Jumat, 3 Februari 2018, beberapa perwakilan Indonesialeaks berkunjung ke gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk membicarakan perihal platform yang sudah dilaunching sejak 15 Desember 2017 lalu itu.

Baca: Sederet Politikus yang Jadi Tersangka di Jumat Keramat KPK

"Portal ini siap menampung informasi dari masyarakat, khususnya masyarakat yang merasa khawatir bila mengadukan sebuah kasus korupsi," kata Direktur LBH Pers, Bahruddin Nawawi lewat keterangan tertulis pada Jumat, 3 Februari 2018.

Untuk menjamin keamanan identitas pelapor, Nawawi mengatakan portal ini menggunakan teknologi keamanan digital tingkat tinggi yang didesain secara khusus bagi para pembocor (whistleblower). Seluruh laporan yang masuk bersifat tertutup, sehingga identitas whistleblower dilindungi. "Seluruh anggota IndonesiaLeaks bahkan tidak mengetahui identitas pelapor," kata dia.

Nawawi menjelaskan, adapun lembaga yang ikut bekerja sama dengan Indonesialeaks di antaranya LBH Pers, Indonesi Corruption Watch (ICW), Auriga, GreenPeace, dan Change.org.

Baca juga: Geledah Rumah Zumi Zola, KPK Temukan Uang dan Dokumen

Advertising
Advertising

Sementara itu, media yang ikut berkolaborasi yaitu CNN Indonesia, The Jakarta Post, Bisnis Indonesia, Liputan6.com, Suara.com, Jaring.id, independen.id, Tempo, dan Radio KBR.

"Informasi yang diterima dari masyarakat akan diverifikasi, dianalisa dan dipublikasi oleh sembilan media tersebut," lanjut dia.

Indonesialeaks, kata Nawawi, berharap informasi tersebut akan menjadi opini publik, memengaruhi kebijakan serta mendorong penegakan hukum agar penyelenggara negara bersikap transparan dan bertanggug jawab dalam mengelola uang negara untuk kepentingan masyarakat.

Berita terkait

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

2 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

3 jam lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

4 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

7 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

7 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

8 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

9 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

10 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

11 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

12 jam lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya