Sederet Politikus yang Jadi Tersangka di Jumat Keramat KPK

Reporter

Terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto bersama para tersangka korupsi dievakuasi petugas dari ruang pemeriksaan saat terjadi gempa, di gedung KPK, Jakarta, 23 Januari 2018. Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah terjadi gempa bumi berkekuatan 6,4 Magnitudo berpusat di Lebak, Banten dengan kedalaman 10 kilometer. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Jumat bukan hari yang biasa bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkali-kali, KPK menetapkan tersangka atau resmi menahan tersangka kasus korupsi di hari Jumat.

Karena itu, media kerap kali membuat istilah korban Jumat Keramat KPK bagi tersangka yang jadi tersangka kasus di hari Jumat. Paling terbaru, pada Jumat, 2 Februari kemarin, Gubernur Jambi Zumi Zola resmi diumumkan oleh KPK menjadi tersangka di Jumat Keramat KPK.

Baca: KPK: Zumi Zola Ditetapkan Tersangka Sejak 24 Januari 2018

Tempo mencatat sejumlah politikus lain yang ditetapkan sebagai tersangka atau resmi ditahan pada Jumat Keramat KPK:

1. Zumi Zola
KPK mengumumkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka atas dugaan penerima hadiah atau gratifikasi terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun waktu sebagai gubernur 2016-2021 sebesar Rp 6 miliar pada Jumat, 2 Februari 2018. Padahal, KPK sudah menetapkan politikus PAN itu sebagai tersangka sejak 24 Januari 2018.

2. Setya Novanto
KPK menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka e-KTP untuk kedua kalinya pada Jumat, 10 November 2017. Pengumuman penetapan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK. Sebagai pemenuhan hal tersangka, KPK mengantarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada yang bersangkutan ke kediaman politikus Golkar itu.

Baca: Kenapa Jumat Dianggap 'Keramat' di KPK

3. Anas Urbaningrum
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus pemberian dan janji dalam kaitan proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka pada Jumat, 22 Februari 2012. Ia telah diadili dan kini sedang menjalani hukuman.

4. Angelina Sondakh
Politikus Demokrat Angelina Sondakh juga ditetapkan sebagai tersangka
kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang pada Jumat, 3 Februari 2012. Mantan Puteri Indonesia ini disebut menerima uang melalui anak buah Muhammad Nazaruddin, yaitu Mindo Rosalina Manullang. Suap tersebut terkait dengan pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Angie adalah salah seorang anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti Anas, Angie juga sedang menjalani hukuman penjara.

5. Suryadharma Ali
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali resmi menjadi tahanan KPK pada Jumat, 10 April 2015. Dia ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013 ketika menjabat sebagai Menteri Agama untuk periode 2009-2014. Saat ini, Suryadharma ditahan di Lapas Sukamiskin.

Selain sederet politikus di atas, ada banyak tersangka lainnya yang ditetapkan atau ditahan secara resmi oleh KPK pada Jumat keramat. Di antaranya, bekas Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan sekretaris jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, mantan Ketua Umum AMPG Fahd A Rafiq, mantan Wakil Rektor UI Tafsir Nurchamid, serta mantan Kepala Bakamla Nofel Hasan.



KPK



Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

7 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

10 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

12 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

14 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

15 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

17 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

18 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya