TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Gubernur Jambi Zumi Zola menjadi tersangka dugaan suap pengesahan RAPBD 2018 ikut memengaruhi suasana di kantor gubernur. Menurut beberapa karyawan, sejak kasus ini mencuat, Zumi Zola jarang berada di kantor.

Adapun Wakil Gubernur Fachrori Umar hari ini juga tak terlihat di kantornya. Seorang staf Fachrori saat ditanya mengatakan bosnya sedang berada di rumah.

Wartawan kemudian mendatangi rumah Fachrori di kawasan Jalan Sulthan Thaha, Jambi. Seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja membenarkan Fachrori sedang di rumah tapi tak mau diganggu.

Baca juga: Zumi Zola Tersangka KPK, PAN Janji Beri Bantuan Hukum

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Muhammad Dianto tampak mendatangi rumah Fachrori. Selepas menemui Wakil Gubernur, Dianto mengatakan ia menghadap untuk memberitahu terkait rencana kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Ahad mendatang.

"Seharusnya memang saya melaporkan ini kepada pak Gubernur, mengingat beliau lagi tidak ada di Jambi, terpaksa saya lapor kepada pak Wagub," katanya.

Saat ditanya Zumi Zola berada di mana, Dianto mengaku tak tahu. "Saya tidak tahu persis dimana beliau saat ini dan sejak kapan perginya. Saya hanya sibuk menjalankan tugas sesuai tupoksi saya," ujarnya.

Dianto mengatakan jika Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka, roda pemerintahan di Jambi pasti akan terganggu. Terutama untuk kebijakan yang terkait masalah politik, kepegawaian, dan keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat pencegahan untuk Gubernur Jambi Zumi Zola bepergian ke luar negeri. Surat itu telah diterima Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Januari 2018.

Baca juga: Kemendagri Belum Akan Mencopot Jabatan Gubernur Zumi Zola

KPK sebelumnya menggeledah rumah Zumi Zola. Menanggapi itu Zumi Zola menyatakan siap bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin meminta keterangan darinya ihwal penggeledahan rumah dinasnya. Hal itu merupakan bentuk dukungan Zumi terhadap proses hukum yang berlaku.

"Proses hukum yang dilakukan oleh KPK memang harus dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang ada di Jambi dan harus kita hormati," kata Zumi saat dihubungi Tempo, Rabu, 31 Januari 2018.