Ketua MUI: Pidato Tito Karnavian Tak Nafikan Ormas Islam

Reporter

Syafiul Hadi

Rabu, 31 Januari 2018 15:00 WIB

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesi KH Maruf Amin di sela Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Majelis Rasulullah SAW di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyebut pidato Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian tak bermaksud untuk menafikan ormas Islam selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Karena memang tak ada maksud untuk menafikan peran ormas-ormas lain tidak berjasa di negara ini," ujar Ma'ruf di Balai Kartini Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Baca juga: Wasekjen MUI Minta Kapolri Tito Karnavian Minta Maaf Soal Pidato

Video Tito, yang berisi pidatonya pada 2016 lalu, sempat viral dan menuai protes. Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain menulis surat terbuka melalui akun Facebook-nya terkait dengan pidato Tito tersebut. Dalam suratnya, Zulkarnain mengaku kecewa atas pernyataan Tito, yang seolah tidak menganggap perjuangan ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah.

Akibat protes Zulkarnain, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Tito berencana mengumpulkan sejumlah ormas Islam.

Ma'ruf mengatakan video pidato Tito yang sempat viral bertempat di pesantren NU di Banten, 8 Februari 2017. Saat itu, Tito berpidato dalam rangka Mou dengan NU dan membahas peran ulama dalam mengawal persatuan serta keutuhan bangsa. "Konteksnya itu dalam rangka menghadapi radikalisme, isu khilafah, dan trans nasional yang waktu itu agak kencang," katanya.

Menurut Ma'ruf, pidato Tito juga tak bermaksud hanya menganggap NU dan Muhammadiyah saja yang berjasa kepada negara ini. Dia berujar pada waktu itu memang pihak kepolisian tengah mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok radikal, intoleran, serta trans nasional. "Jadi sangat situasional dan sangat kontekstual lah kira-kira begitu," ucapnya.

Ma'ruf mengatakan dia telah mengkonfirmasi hal tersebut dengan Tito Karnavian. Menurut dia, Tito tetap mengakui peran-peran ormas selain NU dan Muhammadiyah. "Karena itu saya kira mereka akan bisa paham bukan itu yang dimaksud oleh Kapolri," ujarnya.

ZARA AMELIA

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

22 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

35 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya