TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin mengatakan ada diskriminasi dalam syarat harus adanya 30 persen wanita dalam struktur kepengurusan partai. Ia merasa wanita menjadi alat partai untuk memenuhi persyaratan tersebut.

"Jelas kami bahagia bahwa Golkar bisa lolos verifikasi faktual ini. Namun demikian di sisi lain kami sebagai perempuan juga prihatin, kami dijadikan tolak ukur standar demokrasi," kata Nurul di Kantor DPP Partai Golkar, Senin, 29 Januari 2018.

Baca juga: KPU Diminta Pastikan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Dia menganggap saat ini partai politik terkesan terpaksa dalam melibatkan wanita di kepengurusan. Nurul juga merasa para pengurus parpol yang pria seakan terbebani dengan adanya kewajiban tersebut.

"Kalau sekarang kan kayak terpaksa hanya untuk pemenuhan terhadap undang-undang," ujar Nurul.

Aktris senior ini berharap kedepannya partai harus dengan sepenuh hati memasukkan wanita ke dalam struktur kepengurusan, bukan sekedar memenuhi syarat. Ia pun meminta agar partai tidak memasukkan wanita ke dalam kepengurusan semata-mata karena peraturan yang ada.

Partai Golkar hari ini dinyatakan lolos verifikasi faktual. Golkar dinyatakan telah memenuhi syarat 30 persen jumlah wanita dalam struktur kepengurusannya.

Baca juga: KPU Nyatakan Golkar Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat

Jika dihitung dari keseluruhan pengurus DPP Golkar yang berjumlah 251 orang, Golkar harus memasukkan sekitar 79 orang wanita di dalamnya. Namun, dalam pembacaan nama-nama anggota wanita, Golkar memiliki 82 orang anggota wanita.

"Pengurus perempuan Partai Golkar yang hadir sejumlah 80 dari 82 orang. Ini melebihi syarat yang harusnya 79 orang," kata Komisioner KPU Ilham Saputra.