TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Eni Saragih mengatakan 14 pengurus perempuan partai itu tidak bisa hadir mengikuti proses verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 29 Januari 2018. "14 pengurus perempuan itu tidak bisa hadir rapat pleno," kata Eni.

Rapat pleno digelar DPP Partai Golkar menjelang verifikasi KPU, sehingga mereka tidak hadir saat verifikasi faktual. Pengurus yang tidak ada saat verifikasi itu adalah:

1. Siti Hediati Haryadi (luar negeri)
2. Marlinda I.P
3. Chamsiar AR
4. Irene Manibuy

Baca: KPU Menyatakan PKB Telah Penuhi Syarat ...

5. Puteri Anetta K
6. Mahalinda N (luar negeri)
7. ‎Susan Jane
8. Cut Rizka S
9. Regina Tetty M.H
10. Chandra Dewi (luar negeri)
11. ‎Binny Buchori
12. Amriyati Amin

Baca juga: KPU Nyatakan Partai Demokrat Memenuhi ...

13. Debby Emelia
14. Dwi Aroem Hadiatie (luar negeri)

Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa partainya memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30 persen. "Perwakilan perempuan 31 persen sudah terpenuhi," ujar Airlangga di kantor DPP Golkar, Jakarta tadi pagi.

Simak: KPU Menyatakan PKB Telah Penuhi Syarat ...

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan verifikasi dilakukan untuk mencocokkan data versi dokumen yang dimuat Partai Golkar dalam Sistem Informasi Partai Politik dengan kondisi di lapangan. Selain data keterwakilan perempuan 30 persen, ada dua syarat lainnya yaitu kepengurusan partai dan alamat kantor partai agar lolos verifikasi.

Airlangga mengatakan pengurus perempuan yang tidak bisa hadir pada verifikasi akan diakomodir melalui percakapan video yang tersambung dengan layar proyektor yang telah dipersiapkan. "Saya rasa sudah siap semua ya," ujarnya.