Cerita Moeldoko Jaga Netralitas TNI Saat Jadi Panglima
Reporter
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor
Ninis Chairunnisa
Rabu, 24 Januari 2018 15:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengenang kondisi masyarakat pada pemilihan umum 2014 kala dia masih menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia. Saat itu, kata dia, kondisi negara kurang baik dan netralitas TNI dipertanyakan.
Alasannya, pada 2014, masyarakat seolah terpecah menjadi dua kubu akibat hanya ada dua calon presiden yang bertarung, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Terlebih salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, merupakan pensiunan jenderal TNI.
"Sehingga ada kecenderungan masyarakat curiga dengan TNI," kata Moeldoko dalam sambutannya di seminar nasional Pilkada Damai 2018, di Gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran, Jakarta, pada Rabu, 24 Januari 2018.
Baca: Nasihat Moeldoko, Agar Panglima Hadi Menjaga Netralitas TNI
Untuk menghilangkan kecurigaan bahwa TNI tidak netral, Moeldoko berpesan kepada semua prajurit TNI bahwa mereka tidak bisa dipengaruhi dan tidak mau dipengaruhi siapa pun. "Ini pesan untuk ke luar dan ke dalam," ujarnya.
Bagi pihak di luar TNI, menurut Moeldoko, pesan itu berarti jangan coba-coba menarik prajuritnya terjun ke politik praktis. Adapun untuk internal TNI, ungkapan itu adalah peringatan keras. "Lu jangan macem-macem, prajurit. Kalau macem-macem, leher kamu saya gorok. Kira-kira begitu," katanya.
Lewat pesan itu, Moeldoko mengklaim netralitas TNI terjaga saat pemilihan presiden 2014. "Alhamdulillah semua terkunci, tidak ada yang bisa main-main," katanya.
Baca: Pelantikannya Dikaitkan dengan 2019, Moeldoko: GR Nanti...
Moeldoko menuturkan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah merupakan agenda politik yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Karena itu, momen ini seharusnya dinikmati dan jangan berpikir berlebihan.
Setiap penduduk Indonesia, kata Moeldoko, menginginkan pemilu yang berjalan dengan damai dan tidak berdarah-darah. Jadi pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang tanpa kecurangan. "Diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan jujur, diawasi baik oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan hasilnya diterima semua pihak," ujarnya.
