Komnas HAM Temui Ketua DPR, Bahas Asmat Hingga LGBT

Selasa, 23 Januari 2018 17:07 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kedatangan pimpinan Komnas HAM di komplek DPR/MPR, Jakarta, 23 Januari 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo menerima kedatangan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruangannya, Komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 23 Januari 2018. Pada kesempatan itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik datang bersama sejumlah pimpinan Komnas HAM.

"Komnas HAM menyampaikan beberapa rencana kerjanya. DPR menyampaikan harapan agar Komnas HAM lebih baik," kata Bambang menjelaskan tujuan pertemuan tersebut.

Baca: Tiga Permasalahan Hak Asasi ini Jadi Prioritas Komnas HAM di 2018

Bambang Soesatyo juga meminta agar Komnas HAM menggenjot kinerja mereka agar publik tetap menaruh perhatiannya pada lembaga itu. Sebab, kata dia, Komnas HAM pernah sangat terkenal pada Orde Baru, seperti yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini.

"Komnas HAM agar fokus pada agenda politik mengamankan hak dasar warga negara. Ini peer Komnas HAM," kata Bambang Soesatyo.

Advertising
Advertising

Menurut Bambang, Komnas HAM juga memiliki tugas pokok untuk menghadapi musibah kemiskinan di Asmat, Papua. Ia meminta lembaga tersebut agar berteriak lantang dan menyentil pemerintah supaya menuntaskan peristiwa anak dengan gizi buruk yang terjadi di sana.

Baca: Komnas HAM Prediksi Terjadi Pelanggaran HAM di Pilkada 2018

Adapun terkait persoalan lesbian gay biseksual transgender atau LGBT, politikus Partai Golkar itu meyakini Komnas HAM memiliki satu pandangan dengan DPR. Ia menilai, Komnas HAM mendukung adanya perluasan pemidanaan perilaku LGBT dalam revisi KUHP. "Mempertontonkan kemesraan di depan publik bisa dipidana harapan kami, supaya budaya ini tidak merusak moral," ujarnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, lembaganya perlu membuat kajian terlebih dulu mengenai permasalahan LGBT. Ia enggan memberikan keterangan di luar kapasitasnya agar tidak menimbulkan distorsi.

Sebab, masukan Komnas HAM dalam revisi KUHP hanya sebatas mengenai permasalahan hak asasi berat. "Waktu memberikan masukan itu belum ada kaitan dengan pasal sekarang (tentang LGBT)," kata Taufan.

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

1 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

1 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

15 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

17 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

20 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

20 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

21 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

22 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya