Paspor Fiktif, Polri Telusuri Pemohon yang Masif dengan Email Bed

Reporter

Friski Riana

Jumat, 19 Januari 2018 13:57 WIB

Ilustrasi paspor. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menyelidiki permohonan paspor fiktif yang masif. "Sekarang sedang didalami siapa yang secara masif mengajukan permohonan dengan email-email yang berbeda-beda," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Januari 2018.

Martin mengatakan Polri sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri akun-akun itu. Namun, karena permohonan paspor fiktif itu muncul bersamaan dengan lebih dari 70 ribu permohonan, polisi fokus untuk mengecek siapa yang menyebarkan dan motifnya.

Baca:Telusuri Pemohon Paspor Fiktif, Kemenkumham Libatkan BIN

Sebelumnya ditemukan 72 ribu akun pemohon paspor fiktif. Setelah Direktorat Imigrasi mengecek registrasinya ternyata itu permohonan fiktif. “Patut diduga ada yang memiliki motif tersendiri."

Imigrasi memberlakukan sistem antrean online mulai Januari 2017. Sistem ini dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pemohon dimudahkan dengan kepastian mendapatkan antrean tanpa harus datang mengantre sejak pagi hari seperti sebelumnya. Namun, ditemukan ada ribuan pemohon paspor fiktif.

Baca:
Ini Kiat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangkal ...
Daftar Paspor via Whatsapp di 26 Kantor ...

Advertising
Advertising

Direktorat Jenderal Imigrasi meminta Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, dan Cyber Crime Polri untuk menelusuri ribuan pemohon paspor fiktif. Adanya pemohon fiktif ini diakui Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie sebagai bukti pihaknya belum memproteksi sistem aplikasi antrean dari perilaku janggal, seperti pendaftaran ulang dan fiktif.

BIN memperkirakan bahwa akun-akun fiktif yang menumpuk berasal dari akun robot.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

11 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya