Panglima TNI Sebut Alutsista TNI AU Belum Sesuai Kebutuhan

Reporter

Antara

Jumat, 19 Januari 2018 12:16 WIB

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Marsekal Yuyu Sutisna dalam serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdana Kusuma. 19 Januari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Udara belum sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung operasi TNI berdasarkan eksistensi ancaman nyata, potensial, ataupun hibrida.

Panglima TNI menyampaikan hal itu saat serah-terima jabatan Kepala Staf TNI AU (KSAU) dari dirinya kepada Marsekal Yuyu Sutisna di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari ini, Jumat, 19 Januari 2018. Menurut Hadi, penilaian itu dilihat dari kemajuan perkembangan teknologi pertahanan serta kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Baca: Panglima Hadi Tjahjanto Serahkan Jabatan KSAU ke Yuyu Sutisna

"Namun, dengan perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara yang baik, tentunya secara bertahap akan dapat memenuhi targer Minimum Essential Force (MEF)," kata Hadi.

Hadi menyampaikan proyeksi pembangunan TNI AU diarahkan untuk dapat menapai "air supremacy" atau "air superiority". Sasaran yang ingin dicapai adalah kekuatan pemukul udara strategis untuk menghadapi dua 'trouble spots" dalam bentuk komposit yang berisi pesawat-pesawat tempur multi-role dari generasi 4,5.

Selain itu, pembangunan TNI Angkatan Udara juga diarahkan kepada kemampuan mobilitas serta proyeksi kekuatan pada lingkup nasional, regional, dan global.

Advertising
Advertising

Ia menambahkan sistem pertahanan udara juga akan diintegrasikan dengan matra lainnya dalam suatu jaringan bertempur atau 'Network Centric Warfare". Dalam pembangunan kekuatan selanjutnya, Hadi melanjutkan, akan mengaplikasikan konsep berperang dengan Unmanmed Combat Aerial Vehicle (UCAV) yang berbasis satelit.

Baca: Jadi KSAU, Yuyu Sutisna Akan Fokus Pengadaan Sukhoi dan Radar

Untuk dapat menjawab tuntutan tugas tersebut, kata dia, peran strategis Kepala Staf Angkatan Udara dibutuhkan. Dengan kredibilitas dan kinerja serta berbagai pengalaman yang telah didapatkan, Hadi meyakini Marsekal Yuyu Sutisna dapat berperan lebih optimal membawa organisasi TNI AU menjadi semakin baik.

Terkait dengan rencana penambahan alutsista TNI AU, menurut Hadi, kebijakan-kebijakan sesuai rencana strategis kedua sudah dibentuk dan disalin dalam bentuk road map renstra 2014 sampai 2019.

"Sudah saya serahkan kepada Marsekal Yuyu sehingga apa yang akan diperbuat dikoordinasi oleh Mabes TNI dan kita lanjutkan ke Menhan dalam hal terkait pemenuhan alutsista. Marsekal Yuyu tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan itu," kata Hadi.

TNI, kata Panglima TNI, masih menunggu kedatangan pengganti pesawat F5 yang hampir 1,5 tahun para penerbang tidak melakukan aksi terbang dengan pesawat tersebut.

"Kita juga melakukan pemenuhan radar yang saat ini baru 20 unit. Dalam renstra kedua ini, kita butuh 12 radar lagi termasuk penambahan pesawat-pesawat transportasi pengganti pesawat hercules. Kami merencanakan pesawat hercules gantikan dengan tipe hercules sama namun tipe akan kita tingkatkan menjadi tipe J," tutur Hadi Tjahjanto.

Berita terkait

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

19 jam lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

11 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

13 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

13 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

14 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

17 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

18 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

21 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

22 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

22 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya