Periksa 2 Terpidana Kasus E-KTP, KPK Buka Penyelidikan Baru

Senin, 8 Januari 2018 22:11 WIB

Sidang Kasus Korupsi e-KTP, Sugiharto Terisak Bacakan Pleidoi. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, dalam kasus e-KTP. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pemeriksaan dua terpidana kasus korupsi e-KTP tersebut terkait dengan pengembangan perkara.

"Irman dan sugiharto hari ini diagendakan dimintakan keterangan terkait pengembangan perkara e-KTP untuk menemukan pelaku lain dalam kasus ini," katanya di kantornya di Jakarta, Senin, 8 Januari 2017.

Baca juga: Marzuki Alie Mengaku Telah Memaafkan 3 Terpidana Kasus E-KTP

Irman dan Sugiharto merupakan dua orang terdahulu yang dijerat dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Dari kalangan pengusaha, terdapat nama Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihardjo, bos PT Quadra Solution, yang terjerat kasus ini.

Irman, eks Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membenarkan pemeriksaan tersebut untuk penyelidikan kasus korupsi e-KTP. Ia ditanyai 36 pertanyaan dan Sugiharto 41 pertanyaan. "Untuk penyelidikan baru," kata Irman.

Korupsi proyek e-KTP juga menjerat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa di antaranya politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dan politikus Golkar, Markus Nari dan Setya Novanto.

Kasus e-KTP
menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun pada periode 2011-2013. Sejumlah nama besar diduga terlibat dalam kasus ini, mulai pihak swasta, Kementerian Dalam Negeri, hingga anggota DPR.

Berita terkait

Jokowi Disebut Pernah Marah karena KPK Usut Korupsi E-KTP, Ini Kilas Balik Kasus yang Seret Setya Novanto

4 Desember 2023

Jokowi Disebut Pernah Marah karena KPK Usut Korupsi E-KTP, Ini Kilas Balik Kasus yang Seret Setya Novanto

Jokowi disebut pernah memarahi Ketua KPK Agus Rahardjo gara-gara pengusutan korupsi e-KTP. SImak kilas kasus korupsi yang menyeret Setya Novanto ini.

Baca Selengkapnya

Buron Dito Mahendra Masih di Indonesia? Berikut DPO Belum Tertangkap Termasuk Harun Masiku

23 Juli 2023

Buron Dito Mahendra Masih di Indonesia? Berikut DPO Belum Tertangkap Termasuk Harun Masiku

Bareskrim Polri menyebut tersangka Dito Mahendra masih di Indonesia. Ini DPO yang belum tertangkap, tentu termasuk Harun Masiku.

Baca Selengkapnya

Polisi Sebut Dito Mahendra Masih di Indonesia, Begini Aturan Penetapan Status Buron Alias DPO

23 Juli 2023

Polisi Sebut Dito Mahendra Masih di Indonesia, Begini Aturan Penetapan Status Buron Alias DPO

Bareskrim Polri menyebut tersangka Dito Mahendra masih berada di wilayah Indonesia. Bagaimana polisi menetapkan status buron atau DPO seseorang?

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

26 Januari 2023

KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

Buron kasus e-KTP Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.

Baca Selengkapnya

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.

Baca Selengkapnya

Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

7 November 2020

Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

Fredrich menuding Setya Novanto belum membayar jasanya selama menjadi pengacara terpidana kasus korupsi proyek e-KTP itu.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

11 September 2020

Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

Komplotan pembuat E-KTP palsu di Cilincing diringkus Polres Jakarta Utara, setelah polisi melakukan undercover buying.

Baca Selengkapnya

MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

7 Juli 2020

MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

MAKI mengajukan praperadilan dan meminta hakim menyatakan penghentian Penyelidikan TPPU Setya Novanto yang dilakukan Bareskrim Polri dan KPK tidak sah

Baca Selengkapnya