DPR Tunggu Usulan Golkar Soal Pengganti Setya Novanto

Senin, 8 Januari 2018 15:24 WIB

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) mengangkat tangan didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dan Agus Hermanto (kanan) seusai memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menyatakan tidak akan ada perubahan pada konfigurasi kepemimpinan DPR. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan fraksi Partai Golkar hingga kini belum menyerahkan nama calon ketua DPR. Rapat pimpinan DPR yang sedianya dijadwalkan hari ini untuk membahas usulan pengganti Setya Novanto dari Golkar akhirnya ditunda.

"Sedianya hari ini kami mau rapat pimpinan jam 11, tentu dengan catatan usulan dari Fraksi Golkar sudah masuk. Tapi sampai tadi pagi, itu belum masuk sehingga ditunda," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Golkar Pilih Ketua DPR yang Bersih

Politikus Partai Demokrat itu berujar rapat pimpinan bakal dilakukan esok hari jika Golkar sudah mengirimkan usulannya." Jadi cuma ini hanya mundur waktunya saja, semua tata cara sesuai peraturan perundang-undangan," tuturnya.

DPR akan mulai aktif kembali esok hari setelah reses selama tiga pekan. Ia pun berharap Golkar bisa segera menyerahkan nama calon ketua DPR untuk dibahas.

Kursi Ketua DPR telah kosong semenjak Setya Novanto menyatakan mundur pada 9 Desember 2017. Setya sebelumnya didesak mundur karena statusnya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Advertising
Advertising

Golkar, sebagai partai asal Setya Novanto, mempunyai hak untuk menunjuk penggantinya. Saat ini sudah ada dua nama yang kerap disebut bakal menjadi ketua DPR, yaitu Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca: Golkar Pertimbangkan Lebih 3 Nama Calon Ketua DPR

Golkar hingga kini belum memberikan jawaban pasti siapa yang akan menggantikan Setya Novanto. Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPP Golkar Happy Bone Zulkarnain di beberapa kesempatan hanya mengatakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah mengantongi nama calon ketua DPR.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

12 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya