Banjir di Jalan Poros Paccerakkang Makassar, Kamis 21 Desember/Didit Hariyadi
TEMPO.CO, Makassar - Sebagian Kota Makassar banjir setelah diguyur hujan deras selama tiga hari. Sejumlah danau pun meluap akibat hujan yang tak kunjung reda, Kamis, 21 Desember 2017.
Dari pantauan Tempo, beberapa titik yang terendam banjir seperti di wilayah Antang, wilayah BTP, kompleks Kodam Tiga, dan Jalan Poros Paccerakkang. Ketinggian air itu bahkan mencapai 1,5 meter, sehingga merendam ratusan rumah warga. Adapun danau yang meluap, seperti Danau Borong, Antang, dan Unhas.
Menurut seorang warga Blok C Kompleks Kodam III, Salmiah, 37 tahun, wilayahnya memang sudah menjadi langganan banjir setiap datang musim hujan. “Kalau bagian dalam tinggi air lebih parah lagi,” ucap dia saat ditemui di lokasi banjir, Kamis, 21 Desember.
Ia mengatakan rumahnya digenangi air sejak Rabu sehingga ia terpaksa mengungsi di rumah kerabatnya. “Kita pakai perahu karet kalau masuk di dalam karena kendaraan tak bisa masuk lagi,” tutur perempuan berambut panjang ini.
Warga sekitar lokasi terlihat beramai-ramai mengungsi dan menyelamatkan barangnya dari genangan air. Mereka dibantu personel Brimob Polda Sulawesi Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar dengan menggunakan perahu karet.
Kepala Seksi Operasional Basarnas Makassar Basri mengatakan ketinggian air lebih satu meter akibat hujan deras. Warga Kodam III harus dievakuasi keluar dari rumahnya dengan menggunakan perahu karet. “Ada juga warga tak mau dievakuasi, tetap bertahan di rumahnya karena merasa masih aman,” ucap Basri.
Dinas Sosial Kota Makassar mendirikan dapur umum di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, akibat intensitas hujan yang hingga kini belum juga reda. Data sementara yang dihimpun Dinas Sosial menyebutkan, 1.647 jiwa dengan jumlah keluarga 460 yang terendam banjir di kompleks Kodam III.
Kepala Dinas Sosial Makassar Mukhtar Tahir mengungkapkan dapur umum yang didirikan setelah ada laporan Makassar banjir dan surat dari kelurahan setempat. “Kita terus berkoordinasi dengan BPBD dan mendata warga di lapangan,” tuturnya.
