Airlangga Hartarto Targetkan Partai Golkar Raih 110 Kursi di DPR
Reporter
Adam Prireza
Editor
Rina Widiastuti
Rabu, 20 Desember 2017 15:13 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah target setelah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia menargetkan Golkar paling sedikit meraih 16 persen suara dalam pemilihan calon legislatif 2019. Lebih jauh lagi, dia ingin partai yang dipimpinnya nanti bisa mendapatkan 110 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Ini waktunya kami untuk konsolidasi (soal elektabilitas Golkar)," ujar Airlangga di sela acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu, 20 Desember 2017.
Baca: Airlangga Hartarto Sebut 4 Poin Penting Hasil Munaslub Golkar
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat partai Golkar Nurdin Halid berharap revitalisasi kepengurusan yang akan dilakukan Ketua Umum Airlangga dapat menciptakan tim yang kuat dan solid. Dengan begitu, kata dia, target-target dalam kontenstasi politik bisa dicapai. "Agar dapat membantu ketua umum mengakselerasikan program kerja partai menyongsong kompetisi politik," ujarnya.
Target yang dimaksud Nurdin Halid itu terkait pemilihan kepala daerah 2018, serta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Nurdin menjelaskan, Golkar menargetkan kemenangan 55 persen dalam pilkada, 16 persen dalam pemilihan legislatif, dan memenangkan Presiden Joko Widodo dalam pilpres 2019.
Airlangga Hartarto telah ditunjuk oleh peserta munaslub sebagai formatur tunggal untuk melakukan revitalisasi kepengurusan. Politikus Golkar, Nusron Wahid, pada Selasa malam, 19 Desember 2017, mengungkapkan bahwa Golkar akan melakukan revitalisasi besar-besaran dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Baca: Airlangga Hartarto Berpotensi Depak Orang-orang Setya Novanto
Beberapa elite Partai Golkar, seperti Nurdin Halid, Idrus Marham, Ibnu Munzir, Agung Laksono, dan Agus Gumiwang, mengatakan hal yang sama. Mereka menyerahkan penetapan nama-nama baru kepada Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. “(Revitalisasi) sangat bergantung pada kebutuhan partai. Karena itu, Ketum diberi kewenangan untuk melakukan revitalisasi,” ucap Nurdin.