DPR Gelar Rapat Badan Musyawarah Bahas Surat Setya Novanto

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 11 Desember 2017 13:25 WIB

Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 5 Desember 2017. KPK menyatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek KTP Elektronik itu sudah lengkap atau P21. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas surat pengunduran dan penunjukkan Ketua DPR RI yang dikirimkan oleh Ketua DPR nonaktif Setya Novanto, Senin, 11 Desember 2017. Rapat Bamus ini digelar untuk memutuskan dan menetapkan agenda dalam rapat Paripurna yang juga akan dilakukan siang ini.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan ada tujuh surat yang disampaikan Setya Novanto, termasuk pengunduran diri dan penunjukan nama penggantinya sebagai Ketua DPR RI. "Surat-surat ini yang akan kami sinkronkan," kata Fahri ditemui sebelum mengikuti rapat Bamus di Gedung DPR RI.

Baca: MKD: Pimpinan DPR Sudah Terima Surat Pengunduran Diri Setya ...

Rapat Bamus dengan agenda bahasan pengunduran diri dan penunjukan Ketua DPR RI yang dihadiri delapan fraksi digelar secara tertutup itu dipimpin tiga wakil ketua DPR, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan. Perwakilan dua fraksi yang belum nampak hadir adalah dari Fraksi Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono sebelumnya menyebut Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto menunjuk anggota Komisi III DPR dari partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai pengganti.

Baca juga: Pimpinan DPR Bahas Surat Penunjukkan Aziz ...

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan Sarifuddin Sudding mengatakan surat pengunduran diri Setya Novanto diterima pimpinan DPR pada 4 Desember dan 6 Desember Pimpinan DPR. Setya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR karena sedang menjalani proses hukum perkara korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Advertising
Advertising

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya menghargai keputusan Setya Novanto untuk mundur dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Meski begitu, ia mengaku PPP belum membaca surat pengunduran diri Setya ataupun mendapatkan info secara resmi.

"Karena itu (pengunduran diri) lebih baik bagi Pak Nov dan DPR secara keseluruhan," kata Arsul ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 10 Desember 2017.

DEWI NURITA | ADAM PRIREZA

Berita terkait

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

5 jam lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

6 jam lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

7 jam lalu

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.

Baca Selengkapnya

Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

7 jam lalu

Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

Bambang Patijaya dari fraksi Golkar resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XII DPR.

Baca Selengkapnya

Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

11 jam lalu

Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

Yasonna Laoly menekankan, pembahasan rancangan undang-undang ke depan harus lebih mendalam.

Baca Selengkapnya

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

2 hari lalu

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.

Baca Selengkapnya

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

2 hari lalu

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

3 hari lalu

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.

Baca Selengkapnya

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

3 hari lalu

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.

Baca Selengkapnya

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

3 hari lalu

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.

Baca Selengkapnya