Jokowi Sempat Bingung Dapat Gelar Pelapor Gratifikasi Terpatuh

Senin, 11 Desember 2017 11:06 WIB

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan dari Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan sebagai milik negara. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada perayaan Hari Antikorupsi se-Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 11 Desember 2017. Penghargaan yang diberikan adalah plakat gelar "Pelapor Gratifikasi dengan Nilai Terbesar yang Dijadikan Milik Negara".

Awalnya Presiden Joko Widodo sempat bingung kenapa tiba-tiba dirinya diberikan sebuah plakat oleh Agus. "Loh ini apa, Pak?," ujar Presiden Joko Widodo kepada Agus.

Baca: KPK: Gerakan Antikorupsi Itu Sudah Seharusnya dari Masyarakat

Agus kemudian buru-buru menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa dirinya mendapat plakat karena rajin melaporkan segala hadiah yang diterima. Ditotal, nilai-nilai hadiah itu sangat besar.

"Tak hanya terbesar, juga terpatuh Pak," ujar Agus kepada Presiden Joko Widodo yang langsung disambut dengan anggukan tanda paham

Presiden Joko Widodo memang kerap melaporkan hadiah-hadiah yang ia terima dari berbagai pejabat negara tetangga ke KPK. Bahkan, hal itu sudah ia lakukan saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca: Kata Jokowi Soal Manajemen Birokrasi: Manis di Awal

Advertising
Advertising

Saat dulu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi melaporkan pemberian Bass Electric dari band heavy metal Metallica yang nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Beberapa waktu lalu, Jokowi melaporkan hadiah boxset album Metallica Master of Puppets yang ditandatangani oleh pentolan band asal California itu, Lars Ulrich. Padahal, boxset itu pemberian Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

3 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

3 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

4 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

6 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

6 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

7 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya