(Ki-ka) Sekretaris Jenderal MUI Pusat Zaitun Rasmin, Ketua MUI Pusat Muhyidin Junaidi, serta Ketua Bidang Ukhuway Islamiyah MUI Masyhudi Suhud dalam konferensi pers Pernyataan Sikap MUI dan Ormas Islam Pusat Terhadap Keputusan Presiden Trump Tentang Yerusalem Sebagai Ibukota Israel di Gedung MUI, Jakarta, 8 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana membentuk Komisi Pembebasan Al Quds Al Sharif (Yerusalem). Rencana itu terkait dengan penolakan MUI terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Kami sepakat akan membentuk Komisi Pembebasan Al Quds Al Sharif," kata Ketua MUI Pusat Muhyidin Junaidi di gedung MUI, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Desember 2017.
Muhyidin menjelaskan, komisi ini akan terdiri atas beberapa utusan organisasi kemasyarakatan Islam di bawah naungan MUI. Komisi ini bertujuan memberikan masukan kepada MUI dan Pemerintah Indonesia tentang perkembangan terakhir Kota Yerusalem. Selain itu, Komisi Pembebasan Al Quds Al Sharif akan membantu koordinasi pertemuan lintas organisasi terkait dengan pembebasan Yerusalem.
Muhyidin menuturkan rencana pembentukan komisi ini akan didiskusikan dalam rapat pimpinan dengan Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin pada Selasa, 12 Desember 2017. "Yerusalem adalah kiblat umat Islam yang pertama dan harus dibebaskan karena kalau jatuh ke tangan Israel, kita akan sulit berkunjung ke Masjid Al Aqsha," ujarnya.
Donald Trump menyampaikan pengumuman secara resmi di Washington, DC, Rabu, pukul 13.00 waktu setempat, atau Kamis pukul 01.00 WIB, bahwa Amerika mengakui Yerusalem sebagai wilayah Israel dan akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Trump menyebutkan pengakuan Yerusalem sebagai milik Israel tidak lain sebagai pengungkapan fakta sebagaimana mestinya.
Keluarga Sandera Ancam Bakar Israel jika Kesepakatan dengan Hamas Tidak Tercapai
31 hari lalu
Keluarga Sandera Ancam Bakar Israel jika Kesepakatan dengan Hamas Tidak Tercapai
Keluarga sandera Israel mengancam akan membakar negara jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak segera mencapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas.