Kemenkes: Dinas Kesehatan Harus Tanggung Dana Imunisasi Difteri

Reporter

Zara Amelia

Jumat, 8 Desember 2017 09:36 WIB

Seorang siswa menangis saat mengikuti suntik imunisasi Difteri Tetanus (DT) dan Tetanus difteri (Td) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 8 Oktober 2015. Vaksin DT berfungsi untuk mencegah penyakit campak, tetanus dan difteri. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh mengatakan meski dana imunisasi difteri tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan imunisasi harus didukung dana operasional oleh Dinas Kesehatan di daerah. Anggaran itu seharusnya tidak terkendala pelaksanaan imunisasi karena merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pusat kesehatan Masyarakat di daerah.

Dana operasional untuk imunisasi difteri, kata Subuh, tidak perlu spesifik dialokasikan karena imunisasi kegiatan rutin yang biasa dilakukan Puskesmas. “Hanya saja ini ada kejadian luar biasa,” ujar Subuh kepada Tempo pada Jumat, 8 Desember 2017.

Baca: Kementerian Kesehatan Bantah Kekurangan Dana Anggaran ...

Menurut Subuh, kejadian luar biasa difteri seharusnya juga bisa didanai dengan anggaran tanggap darurat. Subuh sendiri tidak mengetahui secara persis jumlah anggaran Kementerian Kesehatan untuk imunisasi. Namun, dia menegaskan saat ini Kementerian Kesehatan memiliki dana yang cukup untuk pelaksanaan imunisasi difteri di sejumlah daerah.

Difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan kuman Corynebacterium diptheriae. Kuman menyerang saluran pernapasan hingga bisa menyebabkan kematian. Hingga bulan lalu, 11 provinsi telah menyatakan penyebaran kuman difteri sebagai kejadian luar biasa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

Baca juga: KLB Difteri, Jawa Barat Prioritaskan Imunisasi di ...

Status kejadian luar biasa diberlakukan setelah jumlah kasusnya meningkat tajam. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga November 2017, kasus difteri dilaporkan terjadi di 95 kabupaten dan kota yang tersebar di 20 provinsi. Sedikitnya 38 orang meninggal dari 590 kasus yang ditemukan. Kementerian Kesehatan telah mengimbau masyarakat agar mengikutsertakan anak-anak mereka dalam program imunisasi difteri.

Kementerian Kesehatan telah menjadwalkan imunisasi difteri serentak di 12 kabupaten-kota di tiga provinsi mulai 11 Desember 2017. Kabupaten dan kota tersebut antara lain Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Tangerang, Serang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Vaksinasi Masih Jadi Tantangan, Banyak Orang Termakan Mitos Keliru

9 jam lalu

Vaksinasi Masih Jadi Tantangan, Banyak Orang Termakan Mitos Keliru

Masih ada warga yang menganggap vaksinasi dapat menyebabkan kematian sehingga pelaksanaannya masih sering menemui kendala.

Baca Selengkapnya

Jangan Beri Anak Parasetamol setelah Imunisasi, Ini Alasannya

1 hari lalu

Jangan Beri Anak Parasetamol setelah Imunisasi, Ini Alasannya

Jangan memberi obat penurun demam seperti parasetamol saat anak mengalami demam usai imunisasi. Dokter anak sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Alasan Masyarakat Perlu Imunisasi Seumur Hidup

2 hari lalu

Alasan Masyarakat Perlu Imunisasi Seumur Hidup

Imunisasi atau vaksinasi tidak hanya diperuntukkan bagi bayi dan anak-anak tetapi juga orang dewasa. Simak alasannya.

Baca Selengkapnya

Posyandu Garda Terdepan Tangani Kesehatan Ibu dan Anak

2 hari lalu

Posyandu Garda Terdepan Tangani Kesehatan Ibu dan Anak

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Asal Usul 29 April Ditetapkan sebagai Hari Posyandu Nasional

2 hari lalu

Asal Usul 29 April Ditetapkan sebagai Hari Posyandu Nasional

Presiden Soeharto menetapkan 29 April 1985 sebagai Hari Posyandu Nasional.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

2 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kenali Gejala Imunodefisiensi yang Mengganggu Kesehatan Anak

4 hari lalu

Kenali Gejala Imunodefisiensi yang Mengganggu Kesehatan Anak

Masyarakat diminta mewaspadai imunodefisiensi pada anak bila ditemui gejala berikut. Simak penjelasan pakar kesehatan anak.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

4 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

8 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

8 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya