TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 diikuti 77,5 persen pemilih, naik 2,5 persen dari pilkada 2017. Untuk mencapai target itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebutkan upaya yang dilakukan KPU.
Pertama, menyusun daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat. Sebab, masalah yang sering terjadi pada pilkada atau pilpres adalah pencatatan ganda. Pencatatan ganda ini membuat jumlah pemilih terlihat rendah. "Yang datang memilih satu, tapi tercatat dua. Ini mempengaruhi tingkat jumlah pemilih," kata Pramono kepada Tempo di KPU RI Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.
Kedua, melakukan sosialisasi terhadap target kelompok yang jelas. Seperti pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas. "Agar tidak ada lagi politik uang serta bisa menekan angka pemilih yang tidak memilih atau golput," ucap Pramono.
Upaya ketiga adalah pendistribusian undangan pemilih C6. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tidak maksimalnya pembagian undangan C6 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada para pemilih. Terakhir, peningkatan pelayanan KPPS di hari pemungutan suara.
Pramono optimistis KPU bisa meraih target jumlah pemilih pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota pada 2018. Apalagi berkaca pada pilkada 2017, yang hanya sedikit di bawah target. "Tahun 2017 targetnya 75. Meski yang tercapai hanya 74,2, tapi kan tidak terlalu jauh di bawah target," tuturnya.
