Seorang siswa melihat ekspresi temannya yang tengah menahan sakit saat disuntik imunisasi Difteri Tetanus (DT) dan Tetanus difteri (Td) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 8 Oktober 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengungkapkan 66 persen dari kasus kejadian luar biasa (KLB) difteri yang terjadi sepanjang 2017 di seluruh Indonesia akibat pasien tidak diimunisasi. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh menyatakan 66 persen kasus difteri yang ada karena tidak ada imunisasi sama sekali.
"Ini kenyataannya bahwa sebagian besar tidak diimunisasi," kata Subuh di kantor Kemenkes pada Rabu, 6 Desember 2017. Selain itu, sebanyak 31 persen imunisasi kurang lengkap dan 3 persen lainnya imunisasi lengkap.
Kemenkes mencatat, sejak Januari hingga November 2017, tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia. Angka kematiannya mencapai 32 kasus. Kasus tersebut terjadi di 95 kabupaten-kota di 20 provinsi.
Data Kemenkes juga menyebutkan kasus difteri yang ditemukan sepanjang 2017 tidak terbatas usia. "Yang termuda 3,5 tahun, yang tertua 45 tahun," kata Subuh. Penularan difteri pun terjadi tidak lagi tergantung musim. Sebab, sepanjang 2017, Kementerian terus mendapat laporan kasus difteri.
Atas dasar itu, Subuh menyatakan imunisasi difteri sebagai langkah pencegahan utama penyakit tersebut harus dilakukan. Penyebaran difteri, menurut dia, bisa dihentikan dengan mencapai kekebalan kelompok, yakni 95 persen cakupan imunisasi.
Saat terjadi kekebalan kelompok, 5 persen orang yang tidak diimunisasi tetap dapat terlindungi dari penyakit difteri tersebut. Namun, ketika capaian kekebalan kelompok tidak terpenuhi, bakteri akan mudah menyebar, bahkan bisa menginfeksi orang-orang yang sudah melakukan imunisasi. "Karena sifat bakteri ditularkan melalui percikan, kami mengimbau kesadaran bagi penderita ISPA memakai masker. Yang kurang sehat, pakai masker. Atau di keramaian sebisa mungkin pakai masker," tutur Subuh.
