DPR Segera Gelar Fit and Proper Test untuk Calon Panglima TNI

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Senin, 4 Desember 2017 12:19 WIB

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Dia dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo.

"Diupayakan fit and proper test dapat dilakukan pada pekan ini," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hassanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Baca juga: Jokowi Ajukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

DPR, kata Hassanudin, akan segera melakukan rapat badan musyawarah atau Bamus pada siang nanti. "Rapat Bamus akan dilaksanakan siang ini, karena persyaratan harus dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah itu, fit and proper test akan segera dilaksanakan," tuturnya.

Menurut dia, waktu pelaksanaan fit and proper test pada pekan ini sudah tepat. "Jadi kami juga menimbang, masa reses DPR akan dimulai pada 13 Desember 2017 ini."

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dengan nama calon pengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, pagi tadi.

Gatot bakal pensiun pada Maret 2018. Penggantian Panglima TNI akan ditempuh melalui pertimbangan dan persetujuan DPR. Kandidat Panglima TNI, sesuai dengan tradisinya, disyaratkan harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Baca juga: Jawaban Presiden Jokowi Soal Pergantian Panglima TNI

Sebelumnya, koalisi sipil mendesak Jokowi segera menentukan nama calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Mereka juga mendesak Jokowi menerapkan sistem rotasi dalam pemilihan Panglima TNI. Nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto pun diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

7 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

9 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

10 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

10 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

13 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

14 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

17 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

18 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

18 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

19 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya