KSP Bantah Jokowi Restui Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan

Minggu, 3 Desember 2017 19:15 WIB

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono (kanan) menunjukkan Surat Keputusan pencalonan Airlangga Hartarto (kiri) sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar di Kantor PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta, 2 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia Adlina

TEMPO.CO, Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo membantah kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartato merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Eko, Presiden bakal konsisten menerapkan aturan pembantunya untuk tak merangkap jabatan.

“Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan, agar para menterinya tidak merangkap jabatan di pengurusan parpol,” kata Eko di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Ahad 3 Desember 2017.

Baca juga: Agung Laksono: Airlangga Hartarto sudah Dapat Restu dari Jokowi

Eko mengatakan, jika nantinya dipilih sebagai pengganti Setya Novanto di partai penguasa Orde Baru itu, Airlangga harus menanggalkan jabatannya sebagai menteri. “Sudah secara otomatis dia harus mundur,” ujarnya. “Kalau komunikasi tentu ada, karena dia pembantu presiden.”

Ia juga membantah kabar bahwa Presiden Jokowi telah menyatakan dukungan kepada Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Eko memastikan Presiden tak akan ikut campur dalam urusan internal partai berlambang pohon beringin itu. “Presiden mengatakan tidak mendukung siapapun dalam konteks kontestasi pilihan pimpinan parpol,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957 Agung Laksono mengatakan Airlangga telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi terkait pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Agung, Airlangga telah mendapatkan izin dari Jokowi untuk tetap menjadi menteri sekaligus memimpin partai.

PPK Kosgoro 1957 telah resmi mengusung Airlangga maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Luar Biasa 2017. Partai Golkar berencana menggelar Munaslub tersebut untuk memilih ketua umum menggantikan Setya Novanto, tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Agung menambahkan, apabila nanti Airlangga Hartato menjadi Ketua Umum Partai Golkar, keputusan soal mundurnya dia dari jabatan menteri tergantung pada Jokowi. Airlangga pun mengakui dirinya telah berbicara dengan Presiden Jokowi untuk meminta izin langkahnya maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.

AMIRULLAH

Berita terkait

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

1 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

1 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

2 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

7 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

8 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

11 hari lalu

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.

Baca Selengkapnya

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

13 hari lalu

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN seperti Pertamina memborong dolar AS di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.

Baca Selengkapnya

Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

13 hari lalu

Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal antisipasi Menteri BUMN Erick Thohir terhadap imbas ekonomi dari konflik Iran-Israel. Erick menginstruksikan BUMN yang memiliki porsi utang luar negeri yang besar untuk segera membeli dolar Ameria Serikat dalam jumlah besar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

13 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya