Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta Gandung Pardiman mengatakan, jika Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar, mahar politik pemilihan kepala daerah akan dihapus. Menteri Perindustrian itu dinilai bersih dari politik uang. “Jika Pak Airlangga jadi ketua umum, dijamin tidak ada lagi perdagangan mahar politik dalam pemilihan kepala daerah,” ucap Gandung, Jumat, 1 Desember 2017.
Dalam pilkada, biasanya memang ada mahar, yaitu uang yang diberikan kepada partai pendukung. Meski sulit dibuktikan, kenyataannya memang ada.
Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar untuk memilih ketua umum menggantikan Setya Novanto, tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), akan digelar. Nama-nama pengganti Setya pun bermunculan. Selain Airlangga, ada Idrus Marham, yang kini menjadi pelaksana tugas ketua umum partai beringin itu. Airlangga mendapat dukungan hampir dari semua DPD, yakni 31 DPD.
Gandung menyebutkan banyak dukungan dari daerah kepada Airlangga untuk menjadi ketua umum. Airlangga, ujar dia, dinilai bisa memperbaiki citra partai yang sedang terperosok ke jurang dalam ini. Apalagi, tutur dia, Airlangga sudah direstui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk maju menjadi calon Ketua Umum Golkar.
“Golkar sedang dirundung kasus korupsi karena ketua umumnya menjadi tersangka kasus e-KTP,” kata Gandung. Ia menyebutkan partai dengan ciri warna kuning ini harus bersih dari orang-orang politik yang bermain dengan uang.
Mahar politik dalam pilkada, ucap Gandung, harus hilang. “Dijamin penuh kalau Airlangga Hartarto jadi Ketua Umum Golkar.” Menurut dia, tidak akan ada lagi perdagangan mahar dan calo-calo rekomendasi jika Ketua Umum Golkar dijabat Airlangga. “Tukang goreng mahar pasti wassalam.”
