TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai terjadinya praktik suap di daerah akibat masih adanya problem institusi partai politik (parpol). Salah satunya tidak adanya seleksi internal yang baik di partai.

“Mereka yang merekrut anggota DPRD. Mereka yang merekrut kepala daerahnya,” kata Adnan kepada Tempo, Kamis, 30 November 2017. Jika rekrutmen sehat, praktik suap tidak akan terjadi.

Baca: Ada Kode Undangan di Kasus Suap Pejabat dan...

Selain itu, menurut Adnan, praktik suap bisa terjadi karena pendanaan kampanye bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah sering kali berasal dari kantong pribadi. “Itu kan costly sebenarnya,” ucap Adnan. Karena dari kantong pribadi, mereka akan mencari-cari tempat yang memungkinkan untuk memainkan anggaran.

Selasa, 28 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Jambi. Sehari seusai operasi, KPK menetapkan empat tersangka.

Baca juga: KPK Pertimbangkan Soal Pencekalan Gubernur...

Keempatnya diduga menyuap untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi 2018. Suap diduga agar anggota DPRD mau meloloskan APBD yang resmi disahkan pada Senin, 27 November 2017, senilai Rp 4,7 triliun.