Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Selasa, 14 November 2017 19:00 WIB

Akhirilah Kekerasan Negara di Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan, komisinya akan memperhatikan semua tindakan penanganan yang diambil pihak-pihak terkait agar tidak mengabaikan kemanusiaan.

"Polisi kami harap cukup berhati-hati untuk menghindari jatuhnya korban," kata Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 November 2017.

Baca juga: Ketua MPR Minta Kelompok Bersenjata di Papua Ditindak Tegas

Sebelumnya, kepolisian mengklaim terjadi penyanderaan dan intimidasi terhadap warga di Desa Banti dan Kimbely, Mimika, Papua. Polisi menyebut penyanderaan itu dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Klaim itu dibantah oleh pihak Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Salah satu staf TPN-OPM, Hendrik Wanmang, mengatakan klaim polisi itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Advertising
Advertising

Pengacara HAM Veronica Koman juga membantah apa yang disampaikan polisi. Menurut Vero, kepolisian mengganti penyebutan TPN-OPM dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan tujuan tertentu, salah satunya menyisir perkampungan. Namun, kata Vero, informasi ihwal Papua memang cenderung sepihak dan terdistorsi akibat buruknya akses terhadap kebebasan pers di Papua.

Amiruddin mengatakan, Komnas HAM berharap semua pihak dapat menahan diri dan berhati-hati mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan keriuhan.

"Kami berharap semua pihak bisa menahan diri sehingga keadaan tidak memburuk dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok makanan, bisa komunikasi dengan yang lain. Saya pikir itu yang saat ini kami perhatikan," ujar komisioner yang juga merupakan peneliti Papua ini.

Baca juga: 4 Bantahan OPM Soal Klaim Polri Terkait Kondisi Mimika Papua

Amiruddin mengatakan saat ini Komnas HAM masih memiliki perwakilan di Papua. Kendati begitu, Komnas HAM belum merilis laporan dari tim tersebut atau mengeluarkan pernyataan resmi ihwal kondisi di Mimika ini. "Nanti, kami mau diskusikan dulu soal itu," kata Amiruddin.

Berita terkait

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

4 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

10 hari lalu

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Baca Selengkapnya

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.

Baca Selengkapnya

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

12 hari lalu

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 hari lalu

Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

13 hari lalu

Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuknya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

14 hari lalu

Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

Dalam penangkapan 3 anggota TPNPB-OPM itu, polisi menyita uang rampasan dari kepala kampung setempat.

Baca Selengkapnya