TEMPO.CO, Depok - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan tidak mempermasalahkan tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, yang akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia jika dipanggil paksa. “Namanya juga usaha, kan,” kata Saut seusai Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Indonesia, Depok, Senin, 13 November 2017.

Namun, menurut Saut, proses hukum seharusnya diselesaikan dengan jalur hukum juga. “Jangan diselesaikan dengan cara lain.”

Baca: Setya Novanto Akan Minta Perlindungan Jokowi...

KPK menjadwalkan pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu pada Rabu, 15 November 2017. Setya akan dipanggil sebagai tersangka perkara korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Setya disangka mengatur kemenangan proses lelang tender pengadaan e-KTP.

Setya belum pernah memenuhi panggilan KPK meski telah dipanggil dan dua kali ditetapkan sebagai tersangka. Pada Ahad, 12 November 2017, kuasa hukum Ketua Umum Partai Golongan Karya itu, Fredrich Yunadi, menuturkan akan meminta perlindungan Jokowi, Polri, dan TNI jika kliennya dipanggil paksa oleh KPK.

Menurut Yunadi, untuk memeriksa kliennya, KPK harus memiliki izin dari Presiden Jokowi. Yunadi berdalih, kliennya sebagai legislator memiliki hak imunitas hukum.

Baca juga: Rekaman Johannes Marliem Ungkap Duit Rp 60...

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan pihak-pihak di luar proses hukum e-KTP, seperti Presiden Jokowi, sebaiknya tidak ditarik ke dalam persoalan hukum Setya Novanto. “Wilayah (kewenangannya) berbeda.”

Soal persetujuan Presiden, hak imunitas pun ruang lingkupnya berbeda. “Jadi, mari kita letakkan pernyataan-pernyataan atau alasan hukum itu yang lebih benar dan didasarkan pada aturan,” ucap Febri.