TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Instruksi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Lembaga dan Lembaga Pemerintahan karena ingin menghindari kegaduhan di antara para menteri. “Supaya masyarakat tidak bingung,” kata Kalla di kantornya, Selasa, 7 November 2017.

Menurut dia, selama ini perbedaan pandangan di tingkat menteri kerap dikritik oleh sejumlah kalangan. Karena itu, dalam rapat kabinet, kata Kalla, Presiden dan ia pun kerap menegur para menteri yang membikin kegaduhan. Namun Kalla menilai teguran itu tidak mempan dalam tiga tahun pemerintahan saat ini. “Karena lisan tidak mempan, ya Instruksi Presiden (Inpres) sekalian,” ujarnya.

Baca: Jokowi Keluarkan Inpres Antigaduh, JK: Karena Lisan Tidak Mempan

Politikus senior Golkar ini membantah nantinya Inpres akan seperti zaman Orde Baru, ketika hanya Menteri Penerangan saat itu, Harmoko, yang boleh bicara ke publik. “Semua menteri boleh bicara, tapi pernyataannya tentang kebijakan yang sudah disepakati.”

Instruksi yang diteken Jokowi pada 1 November 2017 ini ditujukan kepada sejumlah pejabat tinggi negara, seperti menteri di kabinet, Sekretaris Kabinet, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.

Ada 13 poin dalam instruksi tersebut. Intinya, setiap kebijakan kementerian ataupun lembaga non-kementerian harus dibahas dulu dengan lembaga terkait. Pertemuan itu harus dibawahi oleh kementerian koordinator jika melibatkan satu sektor atau antar-kementerian koordinator jika lintas sektor. Hasil pertemuan akan dibahas dalam rapat kabinet.

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas, menilai instruksi ini dikeluarkan karena Jokowi tidak ingin terganggu oleh perbedaan pendapat para menterinya. Dia mencontohkan ketika mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said berbeda pendapat soal pengembangan Blok Masela.

Isu yang terbaru, kata dia, perseteruan antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri ihwal impor senjata. “Ini untuk menyempurnakan koordinasi, karena dua tahun masa pemerintahan ke depan butuh kestabilan untuk menyukseskan program pemerintah,” ujarnya, Selasa, 7 November 2017.